Sebagai sektor yang telah berkontribusi begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan rencana Kementerian BUMN untuk membentuk holding BUMN sektor UMKM perlu betul-betul dimatangkan mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian negara begitu besar.

"Sebagai sektor yang telah berkontribusi begitu besar terhadap PDB nasional, sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap UMKM," kata Amin dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Amin mengutarakan harapannya agar rencana pembentukan Holding BUMN sektor UMKM dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing masing-masing perusahaan BUMN anggota holding.

Baca juga: BNI-PNM sinergi penyaluran kredit UMKM pacu pemulihan ekonomi nasional

Oleh karena itu, ujar dia, Pemerintah harus menyiapkannya secara matang, dengan menyusun terlebih dahulu peta jalan Holding BUMN secara jelas.

"Dengan begitu pelaksanaan Holding BUMN sektor UMKM lebih terarah, sehingga upaya pengembangan UMKM dapat terlaksana dengan baik," ucap Amin.

Amin mengungkapkan pembentukan skema holding BUMN sektor UMKM ini sangat penting. Namun demikian, jangan sampai keberadaan holding malah mengurangi performa perusahaan.

Baca juga: BI sebut 14 sektor usaha butuh stimulus pada 2021

Ia mencontohkan, BRI selama ini tidak hanya melayani bentuk program pembiayaan UMKM, KUR dan kredit tanpa agunan serta program kerakyatan lainnya, tapi juga menggarap sektor korporasi.

"Pembentukan Holding BUMN sektor UMKM diharapkan memaksimalkan proses pengembangan UMKM, karena ketiga perusahaan BUMN anggotanya bisa saling mengisi dan menguatkan sesuai masing-masing lini bisnis utamanya," paparnya.

Amin mengemukakan, kerja sama antar-BUMN diharapkan menciptakan inovasi dan terobosan dalam menyalurkan bantuan pemerintah untuk UMKM.

Baca juga: BI Jateng prediksikan pertanian hingga UMKM mampu pulihkan ekonomi

Apalagi, lanjutnya, Dari sekitar 64 juta UMKM, saat ini baru delapan juta atau 13 persen saja yang terintegrasi dengan teknologi digital.

Menurut Amin, hadirnya Holding BUMN sektor UMKM ini dapat menyelesaikan persoalan penyaluran bantuan baik, karena alasan belum bankable ataupun karena belum terintegrasi dengan teknologi digital.

Sebagaimana diwartakan, sejumlah BUMN telah melakukan beberapa kali kolaborasi untuk memberdayakan UMKM, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menjalin kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam penyaluran kredit sektor UMKM untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Untuk menandai sinergi tersebut, kedua BUMN itu menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan Muhammad Iqbal dengan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PMN M Q Gunadi di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dalam kerja sama itu, PNM menjadi mitra BNI dalam penyaluran kredit bagi UMKM binaan PNM dan hingga saat ini sudah lebih dari 10 ribu debitur yang menerima manfaat penyaluran kredit kerja sama BNI dan PNM.

Untuk mendorong akselerasi pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama ini, BNI dan PNM terus berkomitmen meningkatkan penyerapan penyaluran kredit dengan mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM.

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2020