Sepekan, Edhy Prabowo ditangkap hingga pengangguran meningkat

Sepekan, Edhy Prabowo ditangkap hingga pengangguran meningkat

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan saat digiring menuju ruang konferensi pers seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. (ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO)

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada sepekan terakhir, mulai dari penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hingga jumlah pengangguran di Indonesia bertambah akibat pandemi COVID-19

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

1. Menteri Edhy ditangkap, surat ekspor benih lobster disetop sementara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Surat Edaran NOMOR: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020 menyatakan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster.

"Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan hingga batas waktu yang tidak ditentukan," sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran yang ditandatangani Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, di Jakarta, Kamis.

2. Sri Mulyani: Pengangguran bertambah 2,67 juta orang akibat COVID-19

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19 yaitu dari 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang atau dari 5,23 persen ke 7,07 persen.

“Tingkat pengangguran ini, kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya COVID-19 adalah 2,67 juta orang,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin.

3. Pemerintah terbitkan Perpres 109/2020 dorong pelaksanaan PSN

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai hasil dari evaluasi terhadap 269 usulan proyek dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) pada awal 2020 dimandatkan melakukan evaluasi atas usulan PSN.

4. Erick Thohir sebut ada kemungkinan zona merah jadi prioritas vaksin

Menteri BUMN yang juga Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan akan segera ada keputusan dalam dua hari ke depan mengenai rencana zona merah jadi prioritas pemberian vaksin COVID-19.

"Kita tunggu keputusan rencana 1-2 hari ke depan ada pertemuan dengan gubernur/walikota untuk memutuskan, apakah kita akan prioritaskan zona merah dulu yang tingkat kematian dan penularannya tinggi. Bisa saja nanti keputusannya kita prioritaskan zona merah dulu," kata Erick Thohir dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19, Selasa.

5. Satgas lakukan realokasi anggaran PEN untuk vaksinasi

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah melakukan realokasi anggaran PEN, di mana salah satunya ditujukan ke sektor kesehatan guna keperluan vaksinasi.

"Kami ingin menyampaikan, kami melakukan sedikit realokasi dari anggaran PEN untuk memberikan fokus lebih besar lagi kepada program perlindungan sosial," ujar Budi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

 
Pewarta : Ade irma Junida
Editor: Apep Suhendar
COPYRIGHT © ANTARA 2020