Surabaya (ANTARA News) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pemerintah akan menanggung fasilitas umum yang terkena dampak semburan baru lumpur panas PT Lapindo Brantas.

"Semua bangunan yang merupakan fasilitas umum, seperti bangunan SD Negeri Ketapang yang terkena semburan lumpur Lapindo dipastikan dibantu dan ditangani pemerintah," katanya di Surabaya, Selasa.

Ia menyebutkan, wilayah yang terkena dampak semburan lumpur Lapindo terbagi menjadi tiga peta, yaitu di dalam peta area terdampak, di luar peta area terdampak, dan area yang diikutkan masuk dalam peta area terdampak.

"Hanya saja mengenai ganti rugi, yang menjadi persoalan adalah adanya korban yang sama sekali belum mendapatkan ganti rugi dan ada pula yang pembayaran ganti ruginya tidak lancar. Ini yang kami minta untuk segera diselesaikan," katanya.

Menurut dia, ganti rugi pada peta area terdampak sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya, sedangkan SDN Ketapang dan rumah yang tersebar di sembilan RT hingga kini masih dianalisis oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan tim dari ITS-Unair.

"Untuk SD Negeri Ketapang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan yang lain itu kemarin telah diberikan uang sewa rumah dari Minarak," kata Gubernur.

Sementara itu, satu ruas di Jalan Raya Porong yang sebelumnya ditutup karena tergenang air, Senin (26/4) sudah dibuka kembali.

Gubernur Soekarwo menyatakan, pihaknya tidak perlu menutup Jalan Raya Porong. "Pakar geologi mengatakan gas metan yang muncul dari titik semburan baru tidak berbahaya," katanya. (M038/K004)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010