COVID-19, Muhaimin ajak pemimpin dunia buat langkah atasi kemiskinan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengajak pemimpin dunia untuk membuat langkah strategis demi menanggulangi kemiskinan.

 

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan pandemi COVID-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap.

 

Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia, Muhaimin mengatakan para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini.

 

"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi COVID-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" di Fujian, China, yang disiarkan lewat virtual.

Baca juga: Gus AMI : Butuh sinergitas bendung gelombang PHK di masa pandemi

 

Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi.

 

"Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan maka jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya," katanya.

 

Muhaimin menyebutkan pertumbuhan ekonomi dunia yang terkonstraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.

 

Di Indonesia, COVID-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang, sehingga, jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang. Di bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit.

 

"Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada Kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32 persen maka pada Kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9 persen hingga 1,1 persen," katanya.

 

Kondisi ini, katanya, memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di manakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan.

 

Sebagai salah satu pilar demokrasi, kata Muhaimin, posisi dan keberpihakan partai politik amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya.

Baca juga: DPR: Pemulihan ekonomi harus mulai dari masyarakat menengah bawah

 

Yakni lanjutnya, merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan.

 

"Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan nafas kesejahteraan," ucapnya.

 

Muhaimin mengatakan peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan.

 

"Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Maknanya, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa," katanya.

 

Dalam skala yang lebih kecil adalah pemberantasan kemiskinan, menurut mantan Menakertrans itu partai politik bisa menjadi leader yang andal dalam mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

 

"Karena itu, tak ada kata lain, sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik," katanya.

 

Menurut Gus AMI, pademi COVID-19 yang telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik, menunjukkan bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

 

Karenanya, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial dan tambal sulam.

 

"Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan," katanya.

Baca juga: Cak Imin minta pemerintah perhatikan nasib UMKM saat pandemi