Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam sejumlah kesempatan menyatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan akan keluar menjadi pemenang dalam periode pandemi ini.
Memang wajar bila produk kelautan dan perikanan kian diminati di tengah merebaknya wabah corona, karena selain manusia akan selalu membutuhkan bahan pangan, pola hidup sehat yang terus meningkat adalah penyebabnya.
Prediksi berjayanya sektor kelautan dan perikanan diamini Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini yang mengungkapkan bahwa jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2020 meningkat lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Muhammad Zaini menyebut bahwa berdasarkan data KKP, terjadi kenaikan PNBP sebesar 23 persen y-o-y setelah KKP menerapkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) yang memudahkan perizinan usaha bidang kelautan dan perikanan.
Selain itu data KKP juga menyebut bahwa PNBP bidang pengelolaan ruang laut naik signifikan dari Rp3,7 miliar pada 2019 menjadi Rp6,9 miliar pada 2020 hingga bulan September.
Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan mengungkapkan peningkatan penerimaan negara tersebut di antaranya berasal dari izin pemanfaatan pulau-pulau kecil, izin lokasi hingga karcis atau tanda masuk kawasan konservasi.
Baca juga: KKP siapkan 500 produk UMKM perikanan dalam gerakan bangga buatan RI
Produk siap makan
Dengan sejumlah data sektor kelautan dan perikanan yang menggiurkan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh UMKM perikanan guna menangkap peluang usaha?
Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Berny A Subki mengingatkan pelaku usaha perikanan fokus pada produk siap makan yang lebih banyak peminatnya saat ini.
Dengan masih merebaknya karantina wilayah di berbagai negara serta pemberlakuan mekanisme PSBB di sejumlah lokasi di Tanah Air, maka wajar jika warga masih membutuhkan produk siap saji.
Apalagi saat ini pangsa pasar pembelian e-commerce juga semakin meningkat dengan semakin banyaknya orang, terutama generasi milenial, yang memanfaatkan aplikasi guna membeli makan.
Terkait UMKM perikanan, KKP juga telah menyiapkan platform Pasar Laut Indonesia atau program promosi produk-produk unggulan UMKM binaan sebagai bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Melalui platform tersebut, 800 produk perikanan pilihan dari berbagai daerah di Indonesia akan ditampilkan pada puncak program Bangga Buatan Indonesia pada pekan kedua hingga ketiga Oktober 2020.
Direktur Pemasaran KKP Machmud mengingatkan bahwa platform Pasar Laut Indonesia merupakan bagian dari Program Bangga Buatan Indonesia yang terus mendorong pembinaan dan pemberdayaan UMKM.
Dengan adanya Pasar Laut Indonesia juga menunjukkan bahwa pandemi tidak menjadi penghalang UMKM perikanan untuk melakukan kreativitas, tapi justru mendorong UMKM untuk berinovasi, bertransformasi, menggali potensi diri, dan menciptakan peluang-peluang usaha baru.
Baca juga: KKP seleksi 800 UMKM untuk program Pasar Laut Indonesia
Bantuan permodalan
Namun salah satu kendala yang biasanya dihadapi UMKM adalah mengenai modal. Nah, KKP juga telah mendorong percepatan penyerapan bantuan permodalan bagi pengembangan UMKM di sektor kelautan dan perikanan nasional, di antaranya melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Adapun realisasi KUR sektor kelautan dan perikanan pada Semester I 2020 sebesar Rp1,84 triliun untuk 56 ribu debitur atau 61,5 persen dari target 2020 sebesar Rp3 triliun. KUR itu sendiri diketahui memiliki bunga sebesar 6 persen per tahun.
Selain KUR, bentuk dukungan pendanaan KKP antara lain melalui bantuan kredit dari Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sudah terserap Rp400 miliar dari Rp1,3 triliun.
Dana ini bisa digunakan untuk membangun wilayah dan daerah pesisir serta kepulauan dengan syarat terdapat perlibatan masyarakat dan diajukan oleh kelompok masyarakat seperti pembudidaya, sentra kuliner, dan lain-lain. Bunganya pun hanya sebesar 3 persen per tahun.
Mengapa harus mendorong UMKM, dan bukannya hanya fokus kepada para pelaku usaha yang sudah sangat mapan dan meraksasa kerajaan bisnisnya?
Hal tersebut karena UMKM secara kuantitas jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan mereka para pelaku usaha kalangan besar.
Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Arif Rahman Hakim mengungkapkan bahwa pelaku usaha mikro saat ini jumlahnya adalah sekitar 63,35 juta usaha, dengan 10 persennya berpotensi untuk meningkat statusnya lebih tinggi lagi.
Sedangkan jumlah UMKM secara keseluruhan di tingkat nasional tercatat adalah sekitar 64,1 juta usaha dengan tingkat kontribusi terhadap PDB 61,07 persen dan menyerap hingga sebanyak 97,02 persen dari keseluruhan serapan tenaga kerja yang ada.
Coba bayangkan apa yang terjadi bila jutaan pelaku UMKM, termasuk di dalamnya wirausahawan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dapat meningkatkan produknya secara mengglobal dan terkenal di berbagai penjuru dunia?
Baca juga: KKP gandeng mitra platform digital pasarkan produk UMKM perikanan
Kendala digitalisasi
Permasalahan utama dalam menembus pasar mancanegara, pada era digitalisasi pada saat seperti ini, adalah masih belum dikuasainya aspek teknologi yang dibutuhkan oleh berbagai UMKM.
Untuk itu Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengingatkan bahwa kebijakan yang ada harus betul-betul dapat meningkatkan tingkat digitalisasi di dalam UMKM yang dinilai pada saat ini masih rendah.
Siti Alifah Dina mengungkapkan berdasarkan data Kemenkop dan UKM, per Juni 2020 baru 13 persen UMKM yang menggunakan platform digital seperti marketplace dan media sosial untuk mempromosikan dan menjual produknya.
Padahal digitalisasi merupakan salah satu upaya yang dapat membantu usaha mereka bertahan dan bahkan bisa bangkit.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat upaya digitalisasi pada kalangan usaha mikro sebagai upaya untuk membangkitkan pengusaha yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi.
Hal tersebut karena penetrasi penjualan digital bisa menjadi strategi utama mereka karena strategi ini dapat memperluas jangkauan pasar dan mempromosikan produk mereka sambil mematuhi kebijakan pembatasan sosial yang menetapkan batas 50 persen untuk kapasitas toko dan pengurangan jam operasi dari bisnis pengusaha.
Selain itu, pemerintah melalui berbagai lembaga terkait juga perlu untuk mempermudah proses sertifikasi bagi UMKM bidang makanan dan minuman agar semakin banyak industri rumahan yang mau mendaftarkan produk usahanya secara legal.
Ke depannya, bila industri dan usaha hingga mikro tersebut sudah terdaftar secara legal, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran keamanan pangan akan lebih mudah dilakukan.
Berbagai lembaga terkait juga butuh untuk meningkatkan sinerginya dalam bekerja sama, bisa pula dengan dunia swasta, sehingga apa yang bisa dihasilkan oleh UMKM bisa masuk pasar internasional dan berdaya saing tinggi.
Bila berbagai hal tersebut dilakukan oleh pemangku sektor kelautan dan perikanan, maka impian agar ke depannya produk kelautan dan perikanan Nusantara yang dihasilkan oleh jutaan UMKM Indonesia dapat memiliki citra yang harum semerbak serta laris manis produknya di mancanegara.
Dengan demikian, maka UMKM kelautan dan perikanan juga dipastikan menjadi faktor penentu dari melesatnya pertumbuhan ekonomi nasional pada masa mendatang.
Baca juga: UMKM perikanan diajak berinovasi perkecil susut dan limbah pangan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
