Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia deklarasi dukung pemerintah
Sejumlah mahasiswa yang bergabung dan menamakan diri Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia (KAMI) mendeklarasikan dukungannya kepada pemerintah di Jawa Tengah.
KAMI mengajak seluruh komponen elit bangsa untuk mengubah pesimisme menjadi optimisme dan menjadikan masalah sebagai sebuah peluang untuk bergerak bersama menuju Indonesia Maju, di tengah kegentingan akibat pandemi Covid-19.
"Kami sangat berharap semua pemangku kepentingan bangsa bahu-membahu dalam mendukung pemerintah, sebagai pelaksana kebijakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ujar Koordinator KAMI Pusat, Husnul Jamil, dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Istana bantah isu rencana pengangkatan dua wamen baru
Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah isu terkait rencana pengangkatan dua Wakil Menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Berita tentang rencana pengangkatan 2 Wakil Menteri baru yakni, Wamen Kemenaker dan Wamen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu tidak benar (4 Oktober 2020),” kata Pratikno dalam keterangannya, Minggu.
Baca selengkapnya
Mantan KSAU harap TNI semakin kuat jaga sumpah setia pada Pancasila
Mantan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, berharap TNI yang akan memasuki usia ke-75 pada Senin, 5 Oktober 2020, akan semakin kuat dalam menjaga sumpah setia kepada Pancasila, guna melindungi bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Supriatna, HUT ke-75 TNI besok merupakan momentum perenungan terbaik bagi semua keluarga besar TNI, mulai tingkatan prajurit hingga purnawirawan, tentang makna adanya Pancasila di dalam Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
"Setiap prajurit TNI hingga Purnawirawan harus berperan sentral dalam menjaga dan merawat ideologi negara Pancasila dari ancaman, rongrongan dan gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
DPD RI berkomitmen kawal RUU Cipta Kerja agar memajukan daerah
DPD RI berkomitmen mengawal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja agar memajukan daerah sesuai dengan kesepakatan dalam Panja dengan mengakomodasi pengaturan mengenai post legislative scrutinysesuai dengan perubahan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Oleh karena itu, DPD RI mengikuti rapat pembahasan tingkat pertama RUU Cipta Kerja secara tripartit bersama DPR RI dan Pemerintah di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Bukti autentiknya adalah keikutsertaan DPD dalam semua tahapan pembahasan tingkat pertama, mulai dari Panja, Timus, Timsin, hingga Pendapat Mini DPD secara bersama-sama dalam forum tripartit (DPR, DPD, dan Pemerintah) yang sekaligus tonggak sejarah baru pembahasan sebuah RUU," kata Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Putri Br. Sitepu di Jakarta, Ahad.
Baca selengkapnya
Syarief Hasan tidak setuju pengesahan RUU Cipta Kerja
Politisi Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan dirinya tidak setuju pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
"Dan bila RUU ini akan disahkan oleh Paripurna DPR, maka Partai Demokrat pasti menolak atau minta untuk ditunda," kata Syarief Hasan di Jakarta, Minggu.
Baca selengkapnya
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2020
