"Indonesia lebih baik dalam me-manage terorisme, dan dampak-dampaknya ketimbang negara lain, termasuk Amerika," katanya di sela-sela Diskusi Kerja "Mencegah Terorisme dengan Membangun Kepedulian dan Rasa Kemanusiaan" di Jakarta, Sabtu.
Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia (Askobi) bekerja sama dengan Global Survivor Network (GSN), sebuah organisasi yang mewadahi korban bom terorisme di seluruh dunia.
Menurut Sidney, Indonesia mampu mengadili para pelaku terorisme yang ditangkap setelah peristiwa bom dalam 10 tahun terakhir, secara terbuka di depan pengadilan sehingga siapa pun bisa mengakses dan mengetahui secara detil.
"Sedangkan, di Amerika tertutup. Bahkan di Guantanamo sampai saat ini masih ada korban penangkapan akibat terorisme, sudah enam tahun disana tanpa diadili," katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan, penanganan terorisme di Indonesia yang lebih baik diyakini secara bertahap akan mampu menekan gejala terorisme di Indonesia.
"Selain memang dalam beberapa tahun terakhir ini tidak ada lagi konflik horizontal bagi suburnya rekrutmen terorisme seperti konflik Ambon dan Poso," katanya.
Ditanya tentang dugaan latihan terorisme di Aceh menyusul penangkapan oleh polisi seusai menggerebek sebuah kamp latihan militer di Aceh Besar, beberapa waktu lalu, dirinya belum berani menyimpulkan, apakah hal itu termasuk gejala terorisme atau bukan.
"Harus menunggu lengkap hasil investigasi, karena latihan militer tidak identik dengan terorisme. Namun, sepertinya Aceh bukanlah tempat subur bagi jaringan terorisme, seperti keterlibatan jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Selain itu, di Aceh selama ini sangat jauh dengan radikalisme," katanya.
Namun, kata Sidney, tidak menutup kemungkinan, peluang jaringan baru itu tetap harus diwaspadai oleh polisi di Indonesia.
Apakah mungkin eks jaringan Noordin M Top masih bereaksi dan berlatih di Aceh? Sidney tidak berani menyimpulkan hal itu.
"Bisa saja, karena hingga saat ini teman-teman Noordin sekitar 10-15 sampai sekarang masih diburu oleh polisi Indonesia karena termasuk DPO (Daftar Pencarian Orang)," ujarnya menambahkan.
(E008/A011/P003)
Pewarta:
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
