Komisi Yudisial buka seleksi calon hakim agung secara terbatas

Komisi Yudisial buka seleksi calon hakim agung secara terbatas

Ilustrasi - Logo Komisi Yudisial. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/am.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial membuka seleksi penerimaan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) secara terbatas mempertimbangkan adanya pandemi COVID-19.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari dalam konferensi pers daring, Jumat, mengatakan pimpinan KY telah melakukan pertemuan dengan DPR, Mahkamah Agung, dan BNPB hingga akhirnya memutuskan melakukan seleksi untuk posisi paling mendesak.

"Keputusan kami adalah hanya membuka seleksi untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA, kemudian hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA, dan hakim agung Tata Usaha Negara khusus untuk pajak," ujar Aidul.

Baca juga: Pansel KY cari komisioner untuk perbaiki pengawasan eksternal hakim

Calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara khusus pajak yang dibutuhkan 1 orang, hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di MA 6 orang, dan hakim ad hoc Hubungan Industrial di MA yang berasal dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh 2 orang.

Aidul menuturkan 3 posisi itu dipilih untuk dilakukan seleksi terlebih dulu dengan pertimbangan sejumlah hakim ad hoc Tipikor akan pensiun dan masa jabatannya habis pada akhir 2020.

Untuk hakim ad hoc Hubungan Industrial karena kekurangan, sementara hakim agung TUN khusus pajak hanya seorang dan akan pensiun pada Maret 2021 sehingga mendesak untuk dilakukan seleksi segera.

Baca juga: 55 orang lolos seleksi tertulis daring untuk jadi anggota KY

"Untuk kamar yang lain bisa ditolerir, misalnya pidana meskipun berkurang karena ada yang pensiun dan meninggal, bisa ditolerir sampai tahun depan," tutur Aidul.

Selain itu, KY mempertimbangkan calon hakim agung TUN khusus pajak berdomisili di Jakarta sehingga lebih mudah dalam tahapan pemeriksaan rekam jejak. Begitu pun hakim ad hoc, pendaftar tidak terlalu banyak sehingga dalam pemeriksaan rekam jejak tidak diperlukan pengerahan sumber daya yang besar.

Anggaran 2020 KY yang dipangkas untuk penanganan COVID-19, menurut dia, juga menjadi pertimbangan seleksi dilakukan secara terbatas.

Baca juga: Kemerdekaan hakim disebut tetap perlu intervensi negara

Adapun pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA dilakukan secara daring melalui situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai 10 Juli sampai 30 Juli 2020.
Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020