Mensos: Butuh Rp1,3 triliun untuk verifikasi dan validasi DTKS

Mensos: Butuh Rp1,3 triliun untuk  verifikasi dan validasi DTKS

FOTO ARSIP - Menteri Sosial Juliari Batubara mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019). Rapat tersebut membahas evaluasi program dan anggaran tahun 2019, rencana program kerja tahun 2020 dan kelanjutan RUU tentang penanggulangan bencana. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021.

"Butuh Rp1,3 triliun total untuk  verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota," kata Mensos  dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait data kemiskinan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Mensos menjelaskan, anggaran yang diusulkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemensos 2021 untuk verivali DTKS sebesar Rp425 miliar.

Anggaran tersebut menjangkau 12.430.000 ribu individu di DTKS di 32 provinsi kecuali Papua dan Papua Barat.

"Saya minta yang menjadi peserta Program Keluarga Harapan dan Program Sembako yang lebih dulu diverifikasi dan divalidasi," katanya.

Karena itu, Kemensos meminta tambahan anggaran sebesar Rp875 miliar sehingga total Rp1,3 triliun untuk verifikasi dan validas DTKS.

"Dengan anggaran tersebut target bisa merambah 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi serta di luar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan Program Semako," katanya.

DTKS berisi 97,3 juta data individu yang menjadi sumber data program-program penanganan kemiskinan di sejumlah kementerian. Sebanyak 10 juta KPM di DTKS menjadi peserta PKH dan 15 juta KPM yang menjadi peserta Program Sembako di Kemensos.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menanggapi paparan Mensos mengatakan ada peningkatan anggaran untuk verivali data yang menurut dia sangat penting termasuk untuk sejumlah kementerian lainnya yang juga dapat memanfaatkan DTKS.

Baca juga: Mensos sebut 92 kabupaten/kota tidak pernah perbarui DTKS sejak 2015

Baca juga: Wapres instruksikan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial

Baca juga: Menko PMK: Akan ada perbaikan 20 juta nama dalam data terpadu
Pewarta : Desi Purnamawati
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2020