AHY: Partai Demokrat dengan NU sama pandangan tolak RUU HIP

AHY: Partai Demokrat dengan NU sama pandangan tolak RUU HIP

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, menyambangi Kantor PB NU untuk bersilaturahim, di Jakarta, Kamis, (25/6/2020). ANTARA/Boyke L Watra

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan parpol yang dipimpinnya memiliki pandangan yang sama dengan Nahdlatul Ulama untuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila dilanjutkan pembahasannya.

AHY saat bersilaturahim ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Kamis. Ia menyatakan, Partai Demokrat berbagi pandangan dengan PB NU tentang RUU HIP yang telah menjadi kontroversi sekaligus mengancam fondasi kehidupan berbangsa.

“Salah satu permasalahan bangsa terkini yang dibahas tadi adalah tentang RUU HIP, sebagaimana yang teman-teman ketahui bersama bahwa posisi Partai Demokrat secara tegas menolak dilanjutkannya pembahasan RUU HIP. Kami memiliki kesamaan cara pandang dengan teman-teman Nadhliyin dan elemen masyarakat lainnya,” kata AHY.

Setidaknya, menurut AHY, ada empat alasan mengapa RUU HIP perlu ditolak. Pertama, kehadiran RUU HIP jelas akan memunculkan ketumpangtindihan dalam sistem ketatanegaraan. Sebab, ideologi Pancasila adalah landasan pembentukan konstitusi, yang melalui RUU HIP justru diturunkan derajatnya untuk diatur oleh undang-undang.

Baca juga: Pengurus Besar NU sarankan agar proses legislasi RUU HIP dihentikan

“Justru hal itu menurunkan nilai dan makna Pancasila,” tegas AHY.

RUU itu berpotensi memfasilitasi hadirnya monopoli tafsir Pancasila, yang selanjutnya berpotensi menjadi “alat kekuasaan” yang mudah disalahgunakan dan tidak sehat bagi demokrasi.

Kedua, RUU HIP juga mengesampingkan aspek historis, filosofis, dan sosiologis, dimana RUU ini tidak memuat Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai "konsideran" dalam perumusan RUU.

Baca juga: AHY: Demokrat punya kemiripan dengan NU

“Padahal, TAP MPRS tersebut merupakan landasan historis perumusan Pancasila, yang kemudian kita sepakati secara konsensus sebagai titik temu perbedaan di tengah kompleksitas ideologi dan cara pandang kebangsaan,” katanya.

Alasan ketiga, RUU HIP memuat nuansa ajaran sekularistik atau bahkan ateistik. Hal itu kata dia mendorong munculnya ancaman konflik ideologi, polarisasi sosial-politik hingga perpecahan bangsa yang lebih besar.

Baca juga: AHY bersilaturahmi ke PBNU membincangkan situasi bangsa soal pandemi

Poin keempat kata dia adalah adanya potensi upaya menjadikan Pancasila menjadi trisila atau ekasila. Empat alasan itu menjadi poin yang menegaskan penolakan terhadap RUU HIP.

“Partai Demokrat secara terbuka siap menjadi penyambung lidah umat dan fatwa para kiai se-nusantara untuk menjalankan politik kebangsaan yang sesuai dengan tuntunan nilai-nilai ahlusunnah wal jamaah (Aswaja),” ujarnya.
Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2020