Kemarin, Penundaan RUU HIP hingga transformasi kerja pemerintahan

Kemarin, Penundaan RUU HIP hingga transformasi kerja pemerintahan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memberikan pernyataan pers lewat telekonferensi dari rumah dinas wapres di Jakarta, Selasa (16/6/2020). (Asdep Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 16/6) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR hingga soal transformasi sistem kerja pemerintahan.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Pemerintah tunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dengan DPR.

Selengkapnya baca di sini

Ormas Islam apresiasi keputusan Pemerintah tunda bahas RUU HIP

Tiga organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam mengapresiasi keputusan Pemerintah untuk menunda pembahasan draf Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Selengkapnya baca di sini

BPPA luncurkan aplikasi database masyarakat Aceh

Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta meluncurkan Aplikasi 'Database Masyarakat Aceh' yang merupakan bagian untuk mendukung program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) milik Pemerintah Aceh.

Selengkapnya baca di sini

Bahas penolakan RUU HIP, Wapres terima Menkopolhukam dan ormas Islam

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk membahas mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di rumah dinas wapres, di Jakarta, Selasa malam.

Selengkapnya baca di sini

Kemenpan RB: COVID-19 bawa transformasi sistem kerja pemerintahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 secara tidak langsung berdampak terhadap terciptanya transformasi sistem kerja pemerintahan, utamanya bagi aparatur sipil negara (ASN).

Selengkapnya baca di sini

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2020