“Program SIAT merupakan satu dari 15 program Pembangunan Visi dan Misi Aceh Hebat milik Pemerintah Aceh,” kata Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal dihubungi dari Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan program yang diluncurkan tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 29 tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Pemerintah Aceh yang ditetapkan pada 19 Mei 2017.
Baca juga: BPPA: Anjungan Aceh TMII Jadi Pelopor Biopori
Baca juga: Sembilan kabupaten zona merah, 14 kabupaten masuk zona hijau di Aceh
Baca juga: Anggota DPRA dukung sikap Pemerintah Aceh terhadap Google
"Pemerintah Aceh juga telah menyusun peta jalan TIK 2017-2022, serta pembentukan Tim Pengelolaan TIK Utama SKPA, sehingga BPPA melahirkan program Database Masyarakat Aceh ini," katanya.
Menurut dia aplikasi yang diluncurkan tersebut juga merupakan bagian mendukung penuh program utama SIAT, di mana aplikasi tersebut interkoneksi antara BPPA dan Provinsi Aceh sehingga akan lebih memudahkan.
Almuniza menambahkan, BPPA adalah salah satu pemangku kepentingan yang diamanahkan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah untuk menjalankan program pendataan masyarakat Aceh di tanah perantauan.
"Artinya ini juga mempertegas kinerja BPPA di Jakarta yang bukan hnya sekadar memberikan pelayanan kepada Pimpinan di Aceh, tapi juga pelayanan terhadap masyarakat melalui aplikasi tersebut," katanya.
Almuniza berharap masyarakat Aceh yang berada di perantauan (Jabodetabek) sudah bisa melakukan pendaftaran di aplikasi Database Masyarakat Aceh melalui website masyarakat.acehprov.go.id.
Ia menyebutkan hingga saat ini, masyarakat Aceh yang telah mendaftar sebanyak 105 orang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dan yang sudah terverifikasi sebanyak 85 orang.
Pewarta: M Ifdhal
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
