"Yang saat ini sudah dialokasikan untuk penanganan COVID-19 dan bansos dalam BTT adalah sebesar Rp5,3 triliun. Yang sudah dicairkan Rp1,2 triliun, jadi masih ada sekitar Rp3,8 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Edi Sumantri di Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, pihaknya belum memastikan anggaran BTT itu telah ada secara fisik. Pemprov DKI Jakarta masih menunggu penerimaan daerah lainnya, terutama sektor pajak.
"Kita lihat nanti kalau bansos sampai Desember, mudah-mudahan ini cukup. Kalau memang tidak cukup, di perubahan APBD di Agustus-September nanti, kita lihat finalisasinya, kita sesuaikan kembali," katanya.
Secara prinsip, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengutamakan anggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri yang diprioritaskan untuk sektor kesehatan, jaring pengamanan sosial dan pemulihan ekonomi.
"Tiga ini harus dijaga sehingga Pemprov DKI sudah mengalokasikan Rp5,3 triliun. Apabila ada pengeluaran, yang diutamakan adalah untuk COVID-19 ini, untuk tiga sektor itu," tuturnya.
Baca juga: DKI perpanjang penyaluran bansos hingga Desember 2020
Baca juga: Dinsos tunggu pendataan 66 RW zona merah untuk salurkan bansos
"Saat PSBB dibuka, perkembangan semua ramai dan bagus. Nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan (APBD) di Agustus," katanya.
"Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi, hotel restoran hiburan kan bayar di Juni. Kita lihat nanti bagus atau nggak. Maret-April praktis hiburan nol. Hotel tutup. Penerimaan rendah," ujarnya.
Rasionalisasi APBD DKI Jakarta hingga Rp47 triliun itu diambil dari asumsi keuangan daerah dan potensi pendapatan pada Maret, April hingga Desember nanti. Asumsi itu jika PSBB Jakarta terus dilanjutkan hingga kondisi perekonomian Jakarta memburuk.
"Tapi Juni ini sudah dibuka. Kita lihat di Juni ini, kalau membaik, Agustus membaik, kita finalkan di perubahan berapa sesungguhnya rasionalisasi APBD kita," katanya.
Di samping itu, pihaknya juga telah menganggarkan bantuan sosial lainnya pada pos belanja lain. Yakni, untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus, disabilitas, pemenuhan tambahan anak, Kartu Jakarta Lansia (KJL), KJMU dengan total Rp4,8 triliun. Anggaran itu baru dicairkan sebesar Rp748 miliar pada Mei lalu.
"Sudah ada penjadwalannya, di Mei Rp748 miliar, di Juni Rp396 miliar, Juli Rp275 miliar, september Rp689 miliar, Oktober Rp413 miliar, November Rp839 miliar, Desember Rp1,4 triliun. Jadi nanti Rp4,8 triliun itu sudah kita bikin proyeksi pembayarannya," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2020
