Politik kemarin, penggerebekan ala Andre hingga Presiden makan ikan

Politik kemarin, penggerebekan ala Andre hingga Presiden makan ikan

Anggota DPR RI Andre Rosiade (ANTARA/ Fathul Abdi)

Jakarta (ANTARA) - Informasi berita politik penting yang terjadi pada Jumat (14/2) masih menarik untuk disimak, mulai dari langkah penggerebekan yang dilakukan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade hingga Presiden Joko Widodo makan ikan di Sleman, Yogyakarta.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca hari ini.

1. Wapres: Khatib harus bersertifikat dan berkomitmen kebangsaan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan khatib harus bersertifikat dan memiliki komitmen kebangsaan karena posisinya sebagai penceramah akan berpengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari umat Islam.

"Khatib itu omongannya betul-betul harus membawa kemaslahatan. Makanya perlu ada sertifikasi khatib, yang bacaannya benar, komitmennya benar, diberi sertifikat. Nanti Ikatan Khatib DMI (Dewan Masjid Indonesia) mempertanggungjawabkan itu," kata Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas II dan Halaqah Khatib Indonesia di Istana Wapres Jakarta, Jumat.

Berikut berita selengkapnya disini:

2. Anggota MKD: Langkah Andre tidak dibenarkan

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Arteria Dahlan menilai langkah anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade yang menggerebek pekerja seks komersial (PSK) di Sumatera Barat, tidak dapat dibenarkan.

"Tidak bisa dibenarkan, kerja anggota DPR RI walaupun ada hak imunitas, juga bersandar pada ketentuan dan koridor hukum," kata Arteria Dahlan di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, meskipun Andre memiliki hak imunitas sebagai anggota dewan, aksi atau tindakannya harus berdasarkan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.

Berikut berita selengkapnya disini:

3. Pimpinan MPR, DPR, DPD akan kunjungi Papua awal Maret

Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai mengatakan Pimpinan MPR, DPR, DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret 2020, untuk melihat kondisi di wilayah tersebut.

"Jumat pagi, kami rapat bersama tiga kesekjenan yaitu MPR, DPR, dan DPD RI bahwa kami akan buat kegiatan tanggal 3-5 Maret 2020. Ketiga pimpinan lembaga akan hadir di Papua," kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan kehadiran tiga pimpinan tersebut merupakan sejarah karena bersama-sama hadir di Papua untuk melihat kondisi Papua secara langsung.

Berikut berita selengkapnya disini:

4. Presiden Jokowi santap ikan betutu kukus di Sleman

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyantap ikan malas atau betutu yang diolah dengan cara dikukus di Pondok Makan Pelem Golek di Jalan Palagan Tentara Pelajar Km 7, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat siang.

"Kami hidangkan menu spesial, yaitu ikan malas atau betutu steam (kukus). Betutu steam itu makanan yang penuh gizi yang sangat sehat karena diolah dengan rempah-rempah yang tidak terlalu berlebihan," kata Direktur Pondok Makan Pelem Golek Thomas Agus Soegiarto ditemui usai menjamu makan siang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan.

Menurut Agus, steam atau kukus merupakan teknik masak unggulan restonya yang secara khusus dipesan oleh pihak Dapur Kepresidenan. Dianggap lebih sehat karena selain tanpa minyak, ikan yang hendak dikukus harus dalam kondisi segar.

Berikut berita selengkapnya disini:

5. Anggota Ombudsman RI ini minta DPR RI kaji lagi draf RUU Minerba

Anggota Ombudsman RI La Ode Ida mengatakan DPR RI harus mengkaji lagi draf Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu bara (RUU Minerba), khususnya terkait dengan sentralisasi perizinan tambang mineral dan batu bara.

"Karena jika sentralisasi perizinan tambang mineral dan batu bara itu diwujudkan, maka bertentangan dengan sejumlah prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berwawasan lingkungan," ujar La Ode berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, sentralisasi perizinan tambang mineral dan batubara bertentangan pula dengan hak-hak sosial ekonomi masyarakat lokal sekaligus bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagai bagian dari agenda reformasi di negara ini.

Berikut berita selengkapnya disini:
Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020