Hak para nasabah itu yang harus jadi prioritas utamaJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Ja'far mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk melakukan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam menyelesaikan kasus Jiwasraya, karena dinilai cenderung lebih aman dan cepat untuk menutupi kebutuhan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
“Hak para nasabah itu yang harus jadi prioritas utama. Tidak ada jalan selain segera menyelamatkan keuangan Jiwasraya melalui skema PMN,” kata Marwan lewat keterangannya di Jakarta, Senin.
Jiwasraya tengah menghadapi dua persoalan, yakni seretnya likuiditas perseroan sampai pada defisit kecukupan modal berdasarkan risiko perusahaan asuransi atau risk base capital (RBC).
Baca juga: Sandiaga Uno urun saran lakukan audit forensik kasus Jiwasraya
Saat ini, perseroan dilaporkan membutuhkan dana segar sebesar Rp16,13 triliun demi meningkatkan likuiditas perseroan hingga tahun depan.
Selain itu, Jiwasraya butuh dana segar hingga Rp32,89 triliun demi menaikkan rasio kecukupan modal sesuai standar minimal, yakni 120 persen dari modal minimum berbasis risiko (MMBR). Saat ini, rasio kecukupan modal Jiwasraya minus 805 persen.
Sebab, menurut Marwan, skema penyelesaian secara B2B (business to business) seperti yang diupayakan selama ini belum dapat dikatakan menemui titik terang guna menyelamatkan Jiwasraya.
Baca juga: Memulihkan kepercayaan terhadap asuransi setelah kasus Jiwasraya
Sedangkan, PT Asusransi Jiwasraya (Persero) sebagai BUMN, menurutnya cukup penting karena berkaitan langsung dengan banyak nasabah yang merupakan masyarakat Indonesia.
Tentang prospek ke depan Jiwasraya yang menurut Kemenkeu belum jelas sehingga tak berani melakukan skema PMN, Marwan optimis setelah pengusutan kasus korupsi dalam direksi, prospek perusahaan asuransi pelat merah itu akan lebih jelas.
Baca juga: Presiden Jokowi: Jiwasraya sakit sejak lama, beri waktu untuk sembuh
Sebab, menurut Marwan, akar persoalan Jiwasraya adalah pada pengelolaannya yang buruk karena korupsi oknum direksinya. Maka, setelah bersih-bersih berhasil dilakukan, prospek Jiwasraya akan membaik karena akan dijalankan oleh orang-orang yang tepat.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatawarta mengatakan pihaknya sudah membahas persoalan Jiwasraya dengan Kementerian BUMN mengenai skema penyelamatan perusahaan asuransi tertua tersebut.
Namun, Isa menyatakan tidak akan menambah modal suatu BUMN, apabila prospeknya belum jelas. Yang pasti, kata Isa penyelamatan Jiwasraya tidak akan dilakukan dengan skema PMN.
Baca juga: Luhut usul pelaku kasus Jiwasraya dimiskinkan
Baca juga: Kejagung blokir sertifikat tanah tersangka Benny Tjokrosaputro
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
