Kemendikbud : Rakornas perkuat upaya pemajuan kebudayaan

Kemendikbud : Rakornas perkuat upaya pemajuan kebudayaan

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid (kiri), Deputi Koordinasi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK Nyoman Shuida (kedua kiri), Gubernur Bali Wayan Koster (kanan), Wagub Bangka Belitung Abdul Fatah (kedua kanan) dan Wagub Sulawesi Tengah Rusli Baco Dg Palabbi (tengah) membuka kegiatan rapat Kerja Nasional (Rakornas) bidang Kebudayaan di Nusa Dua, Bali, Rabu (18/12/2019). ANTARA/Fikri Yusuf

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebudayaan bertujuan untuk memperkuat pemajuan kebudayaan.

"Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dari desa-pusat. Oleh karena itu kita undang perwakilan-perwakilan kementerian atau lembaga terkait, gubernur, walikota, bupati serta dinas-dinas kebudayaan tingkat provinsi maupun Kabupaten Kota yang telah menyusun dan melengkapi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)," ujar Hilmar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan pelaksanaan Rakornas itu berlangsung di Bali, pada 18 hingga 20 Desember. Rakornas itu bertujuan untuk menjalankan kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai arah pemajuan kebudayaan 5 tahun ke depan. Selain itu menciptakan pembagian peran yang jelas dan adil antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebudayaan.

Baca juga: Kemendikbud : Komunitas miliki peran penting pada pemajuan kebudayaan
Baca juga: Indeks Pembangunan Kebudayaan bisa meningkat lewat silat, sebut dirjen


Sebelumnya, pemerintah daerah menyerahkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kabupaten/kota yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan, beserta usulan penyelesaiannya. Pokok pikiran tersebut merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di daerah.

"Tentunya lima tahun ke depan dapat menciptakan pembagian peran yang jelas dan adil antara pemerintah pusat dan daerah di bidang kebudayaan, disamping itu memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dari desa-pusat," terang dia.

Dia berharap akan terwujud sinkronisasi perencanaan dan aksi pemajuan kebudayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Melalui rakor ini, diharapkan dapat menjadi ajang musyawarah untuk mufakat secara luas dan arena diskusi bagi pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna mendapatkan penyelesaian permasalahan pemajuan kebudayaan di daerah," kata dia.

Baca juga: Kemendikbud : Pemajuan kebudayaan harus dilandasi dengan kolaborasi
Baca juga: Pemkot Palembang daftarkan 'Ngobeng' sebagai warisan budaya tak benda
Baca juga: RI paparkan kebijakan kebudayaan di markas UNESCO Paris

Hilmar Farid berharap kegiatan itu dapat menjadi sentral dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menurut dia, semua pihak memandang Indonesia sebagai negara multietnik dengan keragaman budayanya.

"Sudah saatnya, kita memberikan perhatian dan komitmen untuk terwujudnya Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tentunya kami berharap Rakornas ini dapat memberi solusi atas permasalahan dan upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia," terang Hilmar lagi.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan kebudayaan akan menjadi penentu masa depan Indonesia dalam menghadapi arus global revolusi industri 4.0.

"Kebudayaan menjadi kunci masa depan yang memiliki dampak luas, termasuk dampak ekonomi. Budaya bisa menjadi nilai sumber kehidupan, membangun integritas moral yang berbasis nilai budaya," kata I Wayan Koster.

Baca juga: Dirjen Kebudayaan: Bali punya kekuatan jadi pusat seni kontemporer
Baca juga: Muhadjir pastikan kawal pemajuan kebudayaan nasional
Pewarta : Indriani
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019