Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mewakili Indonesia pada pertemuan tingkat dunia bertajuk Forum Pengungsi Global (Global Refugee Forum) 2019 di Jenewa, Swiss, 17—18 Desember 2019.

Dalam pidato pada acara tersebut, Meutya yang merupakan politikus Partai Golkar itu mengajak negara-negara di dunia untuk berbagi beban dan tanggung jawab terhadap masalah pengungsi di dunia.

Global Refugee Forum yang baru diselenggarakan tahun ini memainkan peran monumental dalam menekankan kembali implementasi tanggung jawab seluruh dunia terhadap krisis pengungsi global,” kata Meutya dalam pidatonya di Jenewa, sebagaimama keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Forum Pengungsi Global bahas satu dekade perpindahan terpaksa

Meutya menyampaikan meskipun Indonesia bukan negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, Indonesia telah menaati beberapa prinsip dalam konvensi, antara lain non-refoulment, non-penalization, dan non-discrimination dan bertindak jauh dari kewajibannya dengan menjadi negara transit bagi hampir 14.000 pengungsi dari 42 negara.

"Bahkan, Indonesia telah menerbitkan peraturan presiden pada tahun 2016 untuk memberikan landasan hukum penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri," kata mantan wartawan televisi swasta tersebut.

Meutya juga mengatakan bahwa Indonesia juga bertindak lebih jauh dengan memberikan akses kepada para pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan, termasuk memberikan kesempatan untuk mendaftar di sekolah Indonesia.

"Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan secara terus-menerus bagi para pengungsi perempuan dan anak-anak yang sakit,” lanjutnya.

Lebih jauh Meutya juga mencermati adanya kebijakan negara-negara tujuan pengungsi yang menutup pintu bagi kedatangan pengungsi.

Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengusulkan peningkatan kerja sama internasional.

Baca juga: Erdogan desak pemindahan sejuta pengungsi di "zona damai" Suriah Utara

Baca juga: ACT tentang pengungsi Uighur: Indonesia anti penjajahan


“Kerja sama bisa dilakukan melalui dialog dari negara asal pengungsi, negara transit, dan negara tujuan serta memformulasikan solusi jangka panjang dan saling berbagi tanggung jawab," jelas Meutya.

Global Refugee Forum 2019 dibuka di Jenewa, 17 Desember, yang dihadiri oleh beberapa kepala negara serta dipimpin oleh Kepala United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Filippo Grandi.

GRF 2019 terselenggara atas usul dari Turki, Ethiopia, Jerman, Kosta Rika, dan Pakistan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019