"Melihat capaian 2019 itu, saya ikut prihatin, ikut sedih, karena tidak menggembirakan, jauh dari target. Saya cek, pengadaan alat kontrasepsi yang kurang bagus," kata Hasto di Purworejo, Jumat.
Alat kontrasepsi yang sempat kehabisan stok adalah KB susuk atau implan dan ring atau adaptor cincin untuk metode KB steril atau yang juga disebut tubektomi. Padahal menurut Hasto KB susuk adalah salah satu metode yang banyak diminati oleh masyarakat.
Ketidaktersediaan stok alat kontrasepsi tersebut dikarenakan tidak dilakukannya pengadaan pada tahun 2018 sehingga kehabisan stok pada 2019. "Saya datang bulan Juli itu, habis," kata Hasto yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala BKKBN pada Juli 2019 yang sebelumnya menjabat Bupati Kulon Progo.
Baca juga: UU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan visi Jokowi
Baca juga: 200 hari sebelum kehamilan persiapan pasutri lahirkan anak cerdas
Baca juga: BKKBN pastikan pelayanan KB di perbatasan terlayani
Untuk itu Hasto dalam tiga bulan ini telah merancang katalog sektoral untuk pengadaan alat kontrasepsi di tiap daerah yang diperlukan sesuai kebutuhan di wilayah tertentu.
Hasto mengimbau kepada seluruh jajaran BKKBN yang berwenang untuk mengadakan alat kontrasepsi agar tidak takut terjerat kasus korupsi atau semacamnya terkait pengadaan.
"Orang ini sekarang takut mengadakan barang, takut korupsi. Yang penting kan kita tidak punya pamrih, tidak punya keinginan serupiah pun, tapi kita bergerak," kata Hasto.
Pimpinan dan sejumlah pejabat BKKBN sebelumnya pernah terjerat kasus korupsi pengadaan alat kontrasepsi sebesar Rp72 miliar pada akhir 2017. Semenjak ditahannya kepala BKKBN saat itu, yakni Surya Chandra Surapaty, BKKBN tidak memiliki pemimpin definitif hingga Hasto menjabat.
Hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) tahun 2019 menunjukkan sejumlah target program BKKBN yang belum tercapai.
Beberapa program tersebut adalah angka kelahiran total (total fertility rate, TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) sebesar 2,45 dari target 2,28, persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate, mCPR) sebesar 54,97 persen dari target 61,3 persen, tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 29,0 persen dari target 24,6 persen, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang sebesar 24,6 persen dari target 23,5 persen, dan persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 12,1 persen dari target 9,9 persen.*
Baca juga: Kepala BKKBN minta pegawainya genjot kinerja di 2020
Baca juga: BKKBN capai target akuntabilitas lembaga sesuai RPJMN
Baca juga: IPB Bogor-BKKBN perkuat implementasi delapan fungsi keluarga
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
