Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (lemkapi) meyakini ada penumpang gelap saat demo mahasiswa di depan gedung DPR RI, 23-24 September untuk tujuan politik sehingga aksi massa itu berakhir ricuh.

"Jika ada cukup bukti terlibatan pihak yang menunggangi dan memprovokasi massa untuk tujuan mengacau maka kita minta polisi menangkap dan memproses secara hukum," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut pakar hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini, demo mahasiswa telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk tujuan menjatuhkan martabat pemerintah.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, pola kericuhan yang terjadi di sekitar gedung DPR RI hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 di Jakarta terkait penolakan hasil perhitungan pilpres.

"Cara operasionalnya terlihat sangat sistematis dan ada yang pihak yang mendanai aksi itu. Penemuan bom molotov menunjukkan ada penumpang gelap dan menjadi bukti adanya massa dari kalangan bukan mahasiswa," katanya.

Penumpang gelap ini diduga memiliki tujuan politik yakni ada indikasi untuk mengagalkan pelantikan Presiden Jokowi untuk masa jabatan kedua kali.

"Kami melihat mahasiswa yang demo tujuannya murni aspirasi dalam memberikan masukan kepada pekerintah," katanya.

Soal menghadapi demo yang semakin marak, Lemkapi menghargai dan menghormati putusan presiden.

"Kita yakin presiden pasti akan mendengar suara masyrakat dan mengambil putusan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Pewarta: Santoso
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019