Walhi minta negara kuatkan KPK entaskan karhutla di Tanah Air

Walhi minta negara kuatkan KPK entaskan karhutla di Tanah Air

Aktivis lingkungan sekaligus inisiator Koalisi Indonesia Bergerak Chalid Muhammad (paling kanan) foto bersama saat diskusi karhutla di Jakarta. (ANTARA/ (Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Aktivis lingkungan sekaligus inisiator Koalisi Indonesia Bergerak Chalid Muhammad mengatakan pemerintah seharusnya menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengentaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Tanah Air.

"Karena korupsilah akar persoalan semrawutnya tata kelola hutan dan lahan," kata dia saat diskusi karhutla di Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta, Selasa.

Baca juga: Walhi nilai negara gagal penuhi kebutuhan dasar manusia untuk bernapas

Baca juga: Presiden didesak terbitkan PERPPU atasi karhutla


Bahkan, kata dia, selama ini para koruptor lah yang bermain atas sejumlah kasus karhutla di Tanah Air apabila telah sampai di meja pengadilan. Lemahnya sistem peradilan Indonesia dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan setelah membakar hutan.

"Setelah pembakar hutan dan lahan tiba di meja pengadilan, koruptor bermain dengan mafia hukum sehingga mereka lolos dari jeratan hukum," kata dia.

Akibatnya, tidak ada efek jera yang ditimbulkan kepada para pembakar hutan maupun aktor-aktor yang bermain di balik karhutla. Padahal, kerugian materi dan nonmateri setelah kejadian sangat besar.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Walhi periode 2005 hingga 2008 tersebut menegaskan pemerintah harus menguatkan lembaga antirasuah tersebut bukan melemahkannya agar pelaku kejahatan karhutla dapat ditindak tegas.

Sementara itu, Kepala Departemen Advokasi Walhi, Zenzi Suhadi menilai negara telah gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bernapas akibat dampak buruk karhutla yang terjadi di sejumlah daerah. "Padahal selama ini alam Indonesia telah menyediakan oksigen gratis," kata dia.

Kualitas udara selama dua bulan terakhir dinilai paling parah dan situasi tersebut apabila melewati Oktober 2019, maka seluruh wilayah di Kalimantan dan Sumatera akan krisis oksigen.

Melihat kondisi yang semakin parah tersebut, Walhi menilai pemerintah belum hadir dengan maksimal untuk keselamatan masyarakat terdampak kabut asap terutama di Kalimantan dan Sumatera.

Baca juga: Walhi: Karhutla Riau ancam target penurunan emisi
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019