Keamanan siber ibu kota baru, BSSN: Kami lihat dinamikanya

Keamanan siber ibu kota baru, BSSN: Kami lihat dinamikanya

Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan pernyataan kepada wartawan di Kantor BSSN, Jakarta, Rabu (11/9/2019) (Zuhdiar Laeis)

Jakarta (ANTARA) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melihat dinamika yang berkembang dalam menyiapkan sistem keamanan dan pertahanan siber di calon ibu kota baru, Kalimantan Timur.

"Tentu, ini kan baru. Kita juga melihat dinamikanya," kata Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, usai pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BSSN, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, BSSN pasti akan merencanakan sistem keamanan dan pertahanan siber, sebagai bagian dari lembaga pemerintah atau negara yang menangani itu.

"Kira akan menyesuaikan iramanya nanti dengan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah," katanya.

Yang jelas, Hinsa menegaskan BSSN pasti selalu mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota Indonesia, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.

Asosiasi Teknologi dan Industri Sekuriti Indonesia (ATISI) dan para pelaku industri teknologi sekuriti di Indonesia menyampaikan empat rekomendasi teknologi sekuriti untuk ibu kota baru.

Pertama, teknologi antipenyadapan dan pencurian data mutlak harus ada dalam sistem keamanan ibu kota baru, khususnya dalam hal pertahanan terhadap celah keamanan (backdoor code).

Baca juga: Hoaks menyerang pikiran, BSSN: Lawan juga dengan pikiran

Baca juga: RUU Siber dinilai langgar demokrasi, BSSN: Mungkin belum paham

Baca juga: BSSN nyatakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sudah diserahkan ke DPR


"Mengingat dengan backdoor code, akses ke CCTV dapat diretas tanpa perlu mengetahui kata sandi sehingga rentan pencurian rekam data denah ruangan maupun aktivitas di infrastruktur strategis," kata Ketua Umum ATISI, Dr Sanny Suharli.

Kedua, ibu kota baru wajib memiliki sistem pertahanan keamanan siber berlapis, sebagaimana disampaikan Richard Baker, Director of Red Piranha.

Ketiga, Presiden Direktur Professtama Irwandi Salim menyampaikan bahwa idealnya perlu 100 CCTV per 1 kilometer persegi di ibu kota baru.

Keempat, kata CEO Jisung Protech Scottie Kim, perlu ada teknologi face recognition dan artificial intelligence, yang mampu mendeteksi wajah dan mencocokkan dengan database pelaku kejahatan secara akurat.
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019