"Saya rasa memang harus dikenakan cukai, tapi untuk melarang peredarannya tidak sesuai," kata Andry saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Dalam penilaian Andry, penerapan cukai plastik merupakan "win-win solution" untuk pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan. Ia menuturkan bahwa cukai memang awalnya ditanggung oleh industri, namun pada akhirnya yang menanggung adalah konsumen, seperti yang terjadi pada produk rokok.
Meski menyetujui penerapan cukai, ia menolak keras seandainya saat ini penggunaan plastik sekali pakai dilarang sepenuhnya, karena pelarangan itu mengurangi opsi bagi masyarakat.
Ia menyadari bahwa penerapan cukai akan memberi sedikit dampak kepada industri plastik, khususnya yang memproduksi plastik kresek (sekali pakai), namun menurutnya hal itu dapat memberi dampak positif di kemudian hari, karena industri plastik dapat dipaksa menghasilkan plastik sekali pakai yang ramah lingkungan.
"Pemerintah mungkin berpikir agar industri dapat beralih ke plastik ramah lingkungan, biasanya yang bio degradable. Dengan cara itu produsen akan mencari jalan keluar untuk menghasilkan plastik yang ramah lingkungan."
Pada awal Juli silam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan agar plastik dikenakan cukai dengan besaran Rp30.000 per kilogram atau Rp200 per lembar.
Setelah itu, gerakan untuk membatasi dan melarang penggunaan kantung plastik kembali marak. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Juli mengimbau agar kantung plastik tidak digunakan sebagai wadah untuk membawa daging kurban pada Idul Adha tahun ini. Imbauan itu tercantum dalam Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemotongan Hewan Kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1440 H/2019.
Baca juga: Pemerintah: hanya kantong plastik belanja yang dikenai cukai
Baca juga: Cukai kantong plastik geliatkan produk ramah lingkungan
Baca juga: Menakar efektivitas cukai kantong plastik
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
