Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin mengusulkan agar pemerintah segera melakukan revolusi keimigrasian menjadi sistem imigrasi 4.0 agar lebih cepat, akurat, akuntabel.
"Saya pastikan kalau menggunakan teknologi blockchain dalam sistem Imigrasi 4.0 akan memudahkan melakukan pengawasan dan pencatatan trafik setiap orang yang berpergian ke luar negeri," kata Azis di Jakarta, Selasa.
Termasuk dalam hal ini jelas Azis, orang-orang yang sedang dalam pengawasan, pihak imigrasi tentunya membutuhkan data yang dapat dipercaya.
Dengan demikian keberadaan seseorang yang tengah dicekal untuk berpergian ke luar negeri juga dapat dengan mudah dilakukan terkait simpang siur data keimigrasian dari politisi PDIP Harun Masiku, terduga penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan.
“Kasus ini menunjukkan sistem ke-Imigrasian kita saat ini masih belum saling terkoneksi dan dipercaya. Sistem Imigrasi harus bertransformasi menjadi sistem Imigrasi 4.0 dengan menggunakan teknologi Blockchain, Artificial Intelligence dan Machine Learning yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghasilkan laporan yang akurat kepada pemerintah," jelas Azis.
Teknologi ini sudah banyak digunakan oleh berbagai negara, salah satunya di bidang layanan imigrasi dan pemantauan para pengungsi (migrant dan displacement), kata Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.
Azis Syamsuddin mengatakan, perkembangan Teknologi 4.0 saat ini telah merambah ke berbagai bidang kehidupan. Agar Indonesia bisa maju dan akuntabel, harus pandai-pandai memanfaatkan Teknologi 4.0 bagi peningkatan layanan kepada masyarakat dan publik luas.
Dia memberikan contoh bagaimana Tiongkok saat ini telah benar-benar menggunakan Teknologi 4.0 untuk menghadapi epidemi virus Corona di Wuhan, yang saat ini tengah terjadi.
“Kemampuan Tiongkok menggunakan teknologi ini untuk menghadapi epidemi di Wuhan. Kemajuan teknologi di Tiongkok sekali lagi membuka mata kita bagaimana memantau warga terduga terinveksi virus Corona. Dan satu lagi, teknologi yang sama juga digunakan dalam eknomi, militer, sipil, pendidikan dan pemerintahan,” kata Azis.
Menurut Azis, sistem imigrasi di Indonesia saat ini sangat kompleks, sebagai contoh dengan adanya dua jenis paspor yaitu elektronik dan non-elektronik. Kebijakan ini sangat rentan penyalahgunaan dan kesalahan data yang juga berakibat pada buruknya pelayanan imigrasi di daerah-daerah.
"Sudah saatnya kita berbenah diri, membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga setiap kebijakan baru yang muncul bukan lagi membentuk masalah-masalah baru," kata Azis.
Sebagai contoh, dengan teknologi blockchain yang diimplementasikan dalam sistem imigrasi 4.0, administrasi passpor dan visa menjadi lebih aman, cepat dan mudah.
Sehingga, rekaman trafik setiap orang termonitor secara otomatis, kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor.
"Sehingga data keberadaannya tidak bisa dimanipulasi dan disimpang-siurkan," ujar dia.
“Sistem ini telah digunakan PBB dalam pemantauan pengungsi dan pencari suaka. Sehingga mereka bisa terlayani dengan baik,” ujar Azis.
Anggota DPR desak pemerintah gunakan sistem imigrasi 4.0
Selasa, 4 Februari 2020 17:52 WIB
Rekaman trafik setiap orang termonitor secara otomatis, kapan dia meninggalkan bandara, kapan memasuki bandara, kunjungan terakhir ke negara mana saja hingga tindakan mitigasi seperti kerusakan dan kehilangan paspor