Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan-Kejari Tangsel kerja sama tangani perusahaan tak patuh

Tangerang Selatan (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan terkait penanganan perusahaan tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan berhasil menyelamatkan uang pekerja sebesar Rp10 miliar lebih.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Ghazali Dachlan mengatakan, penegakan kepatuhan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bersama Kejari turut membantu dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah Tangsel. Dari pemulihan iuran untuk tenaga kerja telah tertagih sebesar Rp10 miliar  lebih. Jumlah tersebut melebihi dari total potensi pemulihan yang diserahkan BPJS kepada Kejari.
    
“Kami apresiasi kinerja Kejari dalam kerjasama yang dilakukan sejak tahun 2018 ini, Kami mengharapkan kedepannya Kejari akan terus bersinergi, khususnya terkait  adanya pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T) kepada perusahaan tidak patuh sesuai dengan PP 86 Tahun 2013,” ujarnya.

Menurutnya, sanksi pidana untuk setiap perusahaan tidak patuh juga diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Upaya hukum tersebut ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang kerap memberikan edukasi hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan namun tetap memilih untuk tidak patuh.

“Upaya yang kami lakukan bersama Kejari ini, tentunya untuk kesejahteraan pekerja khususnya pekerja di wilayah Tangerang Selatan,” ujarnya
    
Kepala Kejaksaan Negeri Tangsel, Bima Suprayoga mengatakan, kerjasama penanganan perusahaan tidak patuh dalam penyelenggaraan program jaminan sosial Ketenagakerjaan sampai dengan September 2019  terdapat 245 perusahaan tidak patuh. Dari jumlah tersebut 197 perusahaan telah patuh dengan pemulihan penerimaan iuran untuk perlindungan tenaga kerja sebesar Rp10.219.236.000.

“Kejari akan terus mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan  program jaminan sosial ketenagakerjaan, baik bantuan hukum terkait  penindakan perusahaan tidak patuh kategori menunggak iuran serta perusahaan daftar sebagian dan lainnya,” ujarnya.

Selain itu, Lanjut Bima Kejari Tangsel juga turut membantu memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan  dalam menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Tangsel. Salah satunya mengingatkan Pemkot Tangsel  untuk mendaftarkan pekerja dalam proyek yang menggunakan APBD kedalam perlindungan jaminan sosial sektor jasa konstruksi.

“Sampai dengan September 2019, sebanyak  394 proyek APBD telah terdaftar ke dalam BPJS ketenagakerjaan, dengan total penerimaan iuran sebesar Rp 341.335.000,-. Jumlah tersebut melindungi 2478 tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa konstruksi,” pungkasnya.