Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda Banten) bersinergi bersama pemerintah daerah dalam memperkuat program vokasi melalui Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sebagai upaya menekan angka pengangguran terbuka di wilayah hukumnya tersebut.
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa sebagai langkah nyata dalam merealisasikan program vokasi ini pihaknya bersama swasta menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pelatihan dan perekrutan ketenagakerjaan.
"Kegiatan ini sangat positif, semoga ini juga dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bekerja sama dengan jajaran kepolisian untuk meminimalisir gangguan kamtibmas melalui pengentasan pengangguran," ujar Irjen Hengki.
Baca juga: Polda Banten: Proses identifikasi jenazah ABK Arupadatu sempat alami kendala
Hengki mengungkapkan, berdasarkan data tingkat pengangguran terbuka di wilayah Banten yang saat ini tercatat sebesar 6,7 persen atau mencakup sekitar 650.000 jiwa.
Ia bilang, melalui proses kolaborasi lintas sektor sebagai wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran yang kerap berimplikasi langsung terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Bilamana tingkat pengangguran tidak bisa kita kurangi, tentu akan berimplikasi terhadap gangguan kamtibmas," ucapnya.
Ia menjelaskan, strategi pengentasan ini ditempuh melalui dua jalur utama. Pertama, program "Polisi Peduli Pengangguran" (Poliran) yang telah digagas selama dua tahun terakhir untuk melatih masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap.
Kemudian, optimalisasi pendidikan kejuruan melalui kolaborasi bersama swasta, di mana siswa SMK mendapatkan porsi praktik hingga 60 persen dan teori 30 sampai 40 persen.
Baca juga: Basarnas koordinasi antar-SAR usai identifikasi kru kapal Arupadhatu I
Melalui program vokasi ini, para pelajar SMK dapat langsung tersalurkan ke dunia industri, bahkan bisa bekerja dan menerima penghasilan sambil menyelesaikan masa sekolah mereka dengan sistem berjenjang.
"Ada tahapan-tahapannya, menerima sekian persen dulu karena statusnya masih sekolah. Nanti ada masa magang satu tahun menerima gaji sekitar 80 persen, hingga akhirnya bekerja penuh dan menerima upah sesuai ketentuan UMK atau UMP," paparnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi memberikan apresiasi tinggi atas dukungan yang diberikan oleh Polda Banten. Menurutnya, program pengentasan pengangguran merupakan prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah.
Ia mengakui bahwa penyumbang angka pengangguran terbesar di wilayahnya justru berasal dari kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Oleh karena itu, program vokasi ini dinilai sangat tepat sasaran.
"Memang perlu kami akui bahwa pengangguran itu disumbang justru terbesar dari lulusan SMK. Dengan adanya program seperti ini, kita berharap ke depan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Provinsi Banten," jelasnya.
Program vokasi yang dijalankan bersama PT Geyokai Indonesia Kompeten yang saat ini didukung oleh jejaring sekitar 200 perusahaan akan segera ditindaklanjuti secara lintas sektoral bersama Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Banten agar implementasinya berjalan optimal dan berkelanjutan.
Baca juga: Kapolda Banten: Jenazah ABK Arupadatu dipulangkan Kamis
Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arifEditor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.