Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menata potensi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), agar lebih terarah dan menjadi kekuatan pendorong pembangunan daerah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur Banten Andra Soni, melalui keterangannya di Serang, Rabu, mengatakan penataan potensi swasta itu sekaligus menjadi langkah persiapan menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD yang dijadwalkan berlangsung pada akhir 2026.

“Perlahan-lahan kita akan memaksimalkan potensi peran swasta dalam menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” kata Andra Soni usai rapat koordinasi bersama Forum CSR.

Baca juga: Pemprov Banten tekankan kolaborasi wujudkan layanan prima

Andra menjelaskan, Forum CSR tidak bertujuan menggantikan peran pemerintah, melainkan menjadi elemen pendukung.

Nantinya, kontribusi dunia usaha akan diarahkan pada berbagai kebutuhan esensial masyarakat, mulai dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembangunan fasilitas olahraga, hingga program sosial lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi, menambahkan pada tahap awal ini Forum CSR berfokus pada penguatan aspek tata kelola guna membangun kepercayaan pihak perusahaan. Ia mencontohkan, salah satu dukungan yang telah berjalan dengan baik adalah program bedah rumah di wilayah Tangerang hasil kerja sama dengan Grup Sinar Mas.

Baca juga: Pemprov Banten salurkan bantuan operasional masjid di Kota Tangerang

Ke depan, penyaluran CSR akan diprioritaskan berdasarkan hasil pemetaan wilayah. Kabupaten Pandeglang dan Lebak akan menjadi fokus utama karena rasio kebutuhan masyarakatnya masih tergolong besar dan belum sepenuhnya tertangani oleh APBD.

“Forum CSR harus mengedepankan program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ter-cover oleh program Pemprov,” ujar Deden.

Ketua Forum CSR Banten Jamil, menegaskan institusinya murni berfungsi sebagai wadah sinergi dan penyelarasan program, bukan sebagai pengelola dana perusahaan.

Baca juga: Pemprov Banten fasilitasi ratusan pelajar raih beasiswa kampus global

“Kita tidak mengelola uang. Kita hanya menjadi tempat atau wadah untuk bersinergi, matching program, dan kolaborasi,” kata Jamil.

Berdasarkan pendataan awal, potensi dunia usaha di Banten sangat besar dengan keberadaan sekitar 4.000 perusahaan skala menengah hingga besar, dan dapat mencapai 8.000 entitas jika digabung dengan perusahaan skala kecil.

Guna menjamin asas transparansi, Jamil menyebut Forum CSR tengah merampungkan sebuah situs web khusus. Platform digital itu akan memuat data program, daftar perusahaan kontributor, penerima manfaat, sebaran lokasi, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program pembangunan yang akan diverifikasi sebelum ditawarkan kepada pihak swasta.

Baca juga: Banten dapat bantuan bedah rumah 250 unit dari pusat

 



Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor : Bayu Kuncahyo

COPYRIGHT © ANTARA 2026