Serang (ANTARA) - Yayasan KEHATI mendorong agar data keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari sistem perencanaan dan pengambilan kebijakan di setiap pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota.
Data biodiversitas tidak boleh berhenti sebagai informasi ilmiah, tetapi harus menjadi dasar dalam menentukan tata ruang, mengelola ruang terbuka hijau dan biru, merancang pembangunan, hingga mengalokasikan anggaran lingkungan.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Inventarisasi Data Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Kota Tangerang yang dilaksanakan pada 12–13 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Urban Biodiversity (Urbio) Yayasan KEHATI yang dikembangkan untuk mendorong terciptanya ruang terbuka hijau dan biru yang tidak hanya memenuhi target luasan, tetapi juga memiliki kualitas ekologis tinggi, mudah diakses, dan inklusif bagi masyarakat.
Inventarisasi di Kota Tangerang dimulai dari ruang terbuka hijau dan biru, termasuk taman kota, dengan melakukan eksplorasi dan identifikasi flora dan fauna secara partisipatif. Lokasi yang menjadi bagian dari kegiatan ini antara lain Taman Gajah, Taman Cikokol, Taman Potret, dan Taman Bambu.
“Kita tidak bisa mengelola sesuatu yang tidak kita ketahui. Pemerintah daerah perlu memiliki basis data keanekaragaman hayati agar setiap keputusan pembangunan dapat mempertimbangkan apa yang ada, apa yang penting untuk dipertahankan, mana spesies yang lokal dan asing/invasif, hingga apa yang mulai terancam hilang,” ujar Christian Natalie, Manajer Program Kehutanan Yayasan KEHATI dalam keterangan resminya.
Baca juga: Yayasan KEHATI Gelar Talkshow Peduli Orangutan Tapanuli
Menurut Christian, selama ini pembicaraan mengenai pembangunan kota hijau masih sering berfokus pada luas ruang terbuka hijau. Padahal, luas tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas ekologis. Taman yang luas belum tentu memiliki keragaman spesies lokal, menyediakan habitat, mendukung rantai makanan, atau memberikan fungsi ekologis yang optimal.
Karena itu, target ruang terbuka hijau dan biru perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kualitas ekologis dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.
Hal tersebut semakin relevan dengan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045, yang menempatkan ruang terbuka hijau dan biru sebagai bagian dari target nasional pembangunan keanekaragaman hayati. Salah satu indikatornya adalah persentase ruang terbuka hijau dan biru yang dapat diakses publik di kawasan perkotaan, dengan target mencapai 30 persen dari total luas wilayah perkotaan pada 2045.
Yayasan KEHATI menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena memiliki kewenangan dalam tata ruang, pengelolaan ruang terbuka hijau, perizinan pembangunan, serta penganggaran daerah. Karena itu, data biodiversitas semestinya tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan ke dalam dokumen dan proses perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, RTRW, maupun rencana pengelolaan ruang terbuka hijau-biru.
Baca juga: Pertamina Patra Niaga RJBB tanam 100 pohon endemik di Kehati Kiara Payung
Ketersediaan data, lanjut dia, juga penting untuk mendeteksi kehilangan biodiversitas sejak dini. Banyak perubahan ekologis berlangsung perlahan dan tidak terlihat sampai dampaknya menjadi besar. Tanpa data awal atau baseline, perubahan tersebut sulit diukur dan pemerintah tidak memiliki referensi yang kuat untuk menentukan intervensi yang tepat.
Lebih jauh, data yang baik dapat membantu pemerintah daerah menghindari program lingkungan yang bersifat seremonial dan tidak tepat sasaran. Dengan mengetahui kondisi biodiversitas secara lebih detail, intervensi dapat diarahkan pada lokasi, habitat, maupun spesies yang memang membutuhkan perhatian.
Inventarisasi di Kota Tangerang juga menggunakan pendekatan partisipatif atau citizen science. Masyarakat tidak ditempatkan hanya sebagai penerima informasi, tetapi menjadi bagian dari proses menemukan, mencatat, dan memahami keanekaragaman hayati di lingkungan tempat mereka hidup.
Pendekatan ini dinilai penting karena keterbatasan data kehati tidak mungkin diselesaikan hanya melalui inventarisasi sesaat. Diperlukan proses yang berlangsung kolektif, bertahap, dan berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Citizen science memberi kita dua hal sekaligus: data dan kepedulian. Ketika warga ikut mengidentifikasi burung, pohon, kupu-kupu atau spesies lain di daerah tempat tinggalnya, mereka bukan hanya membantu mengisi basis data, tetapi mulai melihat bahwa ruang terbuka di sekitar mereka adalah habitat yang memiliki nilai. Inilah yang kami harapkan menjadi budaya baru dalam pengelolaan kota,” ujar Christian.
Baca juga: Yayasan Kehati kembangkan program konservasi mangrove di Provinsi Banten
Yayasan KEHATI menilai sudah waktunya pemerintah daerah mengubah cara pandang terhadap keanekaragaman hayati. Biodiversitas bukan hanya urusan kawasan konservasi yang jauh dari kota. Taman kota, jalur hijau, sungai, danau, kebun, hingga ruang-ruang kecil yang menjadi habitat satwa merupakan bagian dari ekosistem perkotaan yang perlu dikenali dan dikelola.
Kota juga merupakan ekosistem. Di tengah urbanisasi yang semakin cepat, kualitas keanekaragaman hayati memiliki kaitan dengan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, kualitas lingkungan, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, KEHATI mendorong agar setiap pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia memiliki basis data keanekaragaman hayati daerah yang terintegrasi, terbarui, terbuka untuk kepentingan publik, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Baca juga: Flogacy, bentuk komitmen Pertamina Patra Niaga JBB jaga keanekaragaman hayati
Pewarta: MulyanaEditor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.