Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten melibatkan perangkat lingkungan hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat akurasi pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Gubernur Banten Andra Soni di Serang, Rabu, mengatakan keterlibatan RT dan RW diperlukan untuk mendampingi petugas Badan Pusat Statistik (BPS) saat melakukan pendataan sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, dan percaya dalam memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya.
"Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota siap mengawal pelaksanaan sensus ini. Para bupati dan wali kota akan melibatkan perangkatnya sampai ke tingkat RT dan RW untuk mendampingi petugas BPS di lapangan," ujar Andra usai didata Petugas Pendata Lapangan (PPL) di Rumah Dinas Gubernur Banten.
Baca juga: Pelaku usaha belum disensus disiapkan pengisian data via daring
Menurut dia, dukungan perangkat kewilayahan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas data mengingat cakupan Sensus Ekonomi 2026 lebih luas dibandingkan pelaksanaan satu dekade lalu.
Ia menjelaskan sensus kali ini tidak hanya mendata perusahaan besar dan menengah, tetapi juga menjangkau pelaku usaha mikro, usaha rumahan, serta berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi penopang perekonomian daerah.
"Manfaat sensus ini sangat besar untuk memotret kondisi riil ekonomi Banten satu dekade terakhir. Partisipasi masyarakat memberikan data akurat akan menjadi dasar bagi kami agar perumusan kebijakan ke depan lebih tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Diskominfo Kota Tangerang: Informasi ke petugas sensus dijamin kerahasiaan
Andra juga mengimbau masyarakat tidak ragu menerima petugas sensus maupun memberikan data yang diperlukan karena kegiatan tersebut merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun.
Ia menilai data yang akurat akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi, memperkuat pemberdayaan pelaku usaha, serta meningkatkan efektivitas berbagai program yang menyasar sektor produktif di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Yusniar Yuliana mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas.
Baca juga: Cegah penolakan sensus ekonomi, BPS Kota Tangerang libatkan RT/RW
Menurut dia, pendampingan oleh RT dan RW akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap petugas sensus sehingga proses pendataan dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan informasi yang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
"Keterbukaan Bapak Gubernur dan adanya jaminan pendampingan dari perangkat RT/RW ini menjadi langkah yang sangat baik. Kami berharap ini dapat mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas Sensus Ekonomi serta memberikan data yang jujur dan apa adanya," ujar Yusniar.
Pelibatan perangkat lingkungan tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar pelaksanaan pendataan, tetapi juga meningkatkan kualitas basis data ekonomi daerah yang akan menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, pengembangan usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat pada tahun-tahun mendatang.
Baca juga: Pemkot Tangerang: pastikan petugas sensus bawa identitas resmi BPS
Pewarta: Desi Purnama SariEditor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
