Tangerang (ANTARA) - DPRD Kota Tangerang menyatakan rancangan perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mengusulkan pemberian kewenangan kepada Satpol PP  untuk menyegel bangunan yang tidak memiliki izin.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Trantibumlinmas DPRD Kota Tangerang Christian Lois di Tangerang, Sabtu, mengatakan perubahan perda diperlukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pembangunan agar pelanggaran dapat ditindak sejak awal.

"Rancangan perubahan perda ini diperlukan untuk mengawal segala bentuk pembangunan yang sedang berjalan di Kota Tangerang. Jadi kalaupun ada pelanggaran tertentu, petugas dapat menyegel sejak awal, jangan sampai karena tidak ada kewenangan terus dibiarkan sampai luput dari pantauan, tahu-tahu sudah ada bangunannya yang biasanya menimbulkan polemik bahkan sengketa berkepanjangan," kata Christian.

Baca juga: Polres Tangsel ungkap kasus pengeroyokan hingga tewasnya anggota TNI AD

Ia mengatakan salah satu poin utama dalam rancangan perubahan tersebut adalah memperkuat kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang untuk melakukan penyegelan langsung di lokasi terhadap bangunan yang melanggar ketentuan perizinan.

Menurut dia, penguatan kewenangan itu juga diperlukan untuk mengantisipasi dampak pelanggaran dalam jangka panjang. Satpol PP nantinya akan memiliki kewenangan memeriksa dokumen perizinan di lokasi pembangunan.

Christian menambahkan perubahan perda tersebut diharapkan segera disahkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi petugas, sekaligus menyesuaikan regulasi nasional dan menyelaraskan aturan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Tangerang.

Baca juga: Cegah kebakaran TPA, Pemkot Tangsel bangun cerobong buang gas metana

Sementara itu, Pemerintah Kota Tangerang terus menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah ruas jalan utama, seperti Jalan Raya Daan Mogot, Jalan Lio Baru, Batuceper, dan Jalan Satria Sudirman.

Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kota Tangerang Mulyani mengatakan penertiban dilakukan terhadap PKL yang memanfaatkan fasilitas umum, mulai dari bahu jalan hingga jalur pedestrian.

"Kami melakukan penertiban dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik agar dapat berfungsi optimal lagi untuk mendukung aktivitas masyarakat secara lebih tertib dan aman," kata Mulyani.

Baca juga: Tersangka pengeroyokan anggota TNI AD bertambah jadi tujuh orang



Pewarta: Achmad Irfan
Editor : Bayu Kuncahyo

COPYRIGHT © ANTARA 2026