Wamenkum sebut 65 persen penghuni Lapas terpidana kasus narkotika

Tangerang (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan lebih dari 65 persen penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah terpidana kasus narkotika dan 85 persen pengguna dengan kepemilikan kurang dari satu gram.

Edward Omar Sharif Hiariej dalam pernyataannya pada acara konferensi di Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, Jumat, mengatakan sebanyak 85 persen pengguna narkotika itu menggunakan narkotika kurang dari satu gram, kisaran antara 0,4 sampai 0,5 gram, tetapi dia harus mendekam di dalam penjara itu minimal empat tahun.

Baca juga: DJKI Kemenhum luncurkan layanan E-Pengaduan kekayaan intelektual

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah telah menghapus ancaman pidana minimum khusus bagi pengguna narkotika melalui undang-undang yang mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

Ia juga menegaskan perlunya membedakan antara pengedar dan pengguna dalam pendekatan hukum.

"Drugs user itu adalah crime without the victim. Dia berlaku sekaligus sebagai korban. Oleh karena itu, dia bukan dihukum, tetapi harus direhabilitasi," ujarnya.

Terkait untuk hukuman mati, Edward menjelaskan jika posisi pemerintah secara terbuka, dan ia menegaskan bahwa berangsur-angsur ke depan akan menuju pada abolisionis terhadap pidana mati.

Baca juga: Bagi korban kekerasan seksual, Pemkab Tangerang buka bantuan hukum

"Dalam KUHP baru, pidana mati kini dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun dan jika terpidana berkelakuan baik, hukumannya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup," ujarnya.

Kepala Sub-Direktorat Penuntutan Kejaksaan Agung Agus Suroto menegaskan target utama tuntutan pidana mati adalah bandar produsen, dan pengendali jaringan internasional, bukan pengguna atau kurir.

Ia menggambarkan pendekatan baru dari pemidanaan yang sebelumnya hanya semata-mata menghukum, tetapi sekarang menjadi lebih terukur dan berfokus pada pemulihan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Albert Wirya mengungkapkan dampak hukuman mati tidak hanya dirasakan oleh terpidana, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam pada keluarga yang ditinggalkan.

Baca juga: Dukung bahan baku PSEL, DLHK Tangerang optimalisasi bank sampah

Ia mencatat bahwa Resolusi Dewan HAM PBB Nomor 60/17 secara tegas menyatakan kejahatan narkotika bukan tindak pidana paling serius yang dapat dijatuhi hukuman mati.

"Sebanyak 616 terpidana mati yang saat ini ada di Indonesia, hidup dalam ketidakpastian karena peraturan pemerintah pelaksana komutasi belum disahkan," ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Asmin Fransiska menambahkan konferensi 2nd Conference on Drug Research and Policy 2026 ini menghasilkan benang merah, yakni kebijakan narkotika di Indonesia perlu bergeser dari pendekatan yang semata-mata menghukum, menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis bukti ilmiah.

"Unika Atma Jaya berharap hasil konferensi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam kebijakan-kebijakan seputar narkotika di Indonesia," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.