Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah di Serang, Senin, mengatakan hasil perhitungan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memproyeksikan adanya penyesuaian postur anggaran hingga Rp1 triliun akibat dinamika tren penerimaan dan dana transfer dari pusat.

"Birokrasi kita sudah bekerja secara terukur dalam menghitung potensi pendapatan harian hingga bulanan. Meski ada proyeksi penyesuaian pada 2027, hal ini menjadi momentum bagi kita untuk lebih kreatif dan optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah," ujar Dimyati usai peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten.

Baca juga: Mudahkan wajib pajak, Pemprov Banten hadirkan Samsat Ceria

Dimyati menjelaskan, transisi menuju ekosistem kendaraan listrik di Banten memberikan tantangan tersendiri bagi penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun, ia menegaskan pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan ramah lingkungan tersebut sambil menyiapkan skema substitusi pendapatan.

"Transformasi ke kendaraan listrik adalah kemajuan. Kita akan selaraskan dengan optimalisasi pajak di sektor lain agar stabilitas fiskal tetap terjaga," ungkapnya.

Selain memperkuat sektor internal, mantan Bupati Pandeglang ini juga mengharapkan penguatan sinergi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Ia berharap daerah dengan kemandirian fiskal yang tinggi tetap mendapatkan porsi transfer yang proporsional untuk mengakselerasi pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Dimyati menyoroti peluang besar dari sektor industri di wilayah Banten. Ia mendorong adanya koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan administrasi perpajakan bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Banten namun masih terdaftar di luar daerah.

"Banten memiliki basis industri yang luar biasa. Jika kita bisa menyinkronkan kebijakan agar pajak perusahaan masuk ke kas daerah penghasil, kita optimistis APBD Banten akan semakin kuat dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," pungkas Dimyati.

Baca juga: Dukung energi bersih, Banten bebaskan pajak kendaraan listrik



Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor : Bayu Kuncahyo

COPYRIGHT © ANTARA 2026