Serang (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Banten menggelar penilaian Lomba Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri pada 23 hingga 28 April 2026, dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus mewujudkan layanan gizi yang inovatif bagi masyarakat.
Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Banten, Kombes Pol Iwan Sonjaya, di Serang, Jumat, menyatakan bahwa perlombaan ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan wujud nyata Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendukung Program Strategis Presiden RI Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.
"Melalui Lomba SPPG Polri Tahun 2026 ini, kami ingin mendorong seluruh jajaran untuk menghadirkan layanan gizi yang inovatif, profesional, produktif, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat penerima manfaat," kata Iwan.
Baca juga: Polda Banten bangun 64 SPPG untuk cegah stunting
Ia menekankan bahwa setiap aspek penilaian dirancang untuk memastikan SPPG tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kebutuhan di lapangan. Keberhasilan SPPG turut diukur dari sistem tata kelola, keamanan pangan, dan keberlanjutan rantai pasok yang memberdayakan ekonomi lokal.
"Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir berbagai inovasi yang tidak hanya meningkatkan efektivitas kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih nyaman, humanis, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan," tambahnya.
Melalui evaluasi berkelanjutan ini, Polda Banten optimistis SPPG di wilayahnya dapat terus berkembang menjadi model pelayanan gizi yang unggul, adaptif, serta berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Pemkab Serang targetkan seluruh SPPG miliki SLHS tahun ini
Tim penilai yang dipimpin oleh AKBP Maya Henny Hitijahubessy, mengatakan kegiatan penilaian ini dilakukan di sejumlah titik di wilayah hukum Polda Banten, di antaranya SPPG Berkah Maju Tegal Padang, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, serta lokasi SPPG Polda dan Polres jajaran lainnya yang dikelola bersama Yayasan Kemala Bhayangkari.
"Evaluasi dilakukan menyeluruh terhadap berbagai aspek. Penilaian tersebut mencakup inovasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG), tata kelola SPPG, ekosistem rantai pasok bahan baku, serta standar produksi dari sisi kualitas maupun kuantitas," katanya.
Dalam pelaksanaannya, aspek inovasi menjadi salah satu indikator utama. Beberapa inovasi yang dinilai meliputi ketersediaan buku menu nusantara, variasi menu bercita rasa lokal, serta pelibatan pelaku UMKM sebagai mitra penyedia bahan baku.
Selain itu, tata kelola yang baik juga menjadi fokus evaluasi, seperti kelengkapan sertifikasi keamanan pangan, Standar Operasional Prosedur (SOP), pengelolaan limbah, hingga pendampingan oleh tenaga ahli atau chef.
Baca juga: Tidak sesuai SOP, BGN suspend 20 SPPG di Banten
Pewarta: Desi Purnama SariEditor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
