Kemenkum Banten matangkan persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka persiapan peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada 8 April 2026.

Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional yang rencananya akan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar di Serang, Selasa mengatakan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) menjadi instrumen penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan.

“Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat melalui keterlibatan aparatur desa serta paralegal,” kata Pagar Butar Butar dalam keterangan resminya.

Baca juga: Banten siap jadi tuan rumah peresmian Posbankum Desa Nasional

Ia menyebutkan, di Provinsi Banten terdapat sekitar 750 paralegal yang akan dilibatkan dengan estimasi 1.500 penerima layanan dari desa dan kelurahan.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar program tersebut dapat berjalan optimal.

Dalam pertemuan dengan Pemprov Banten, Gubernur Andra Soni menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui Sekretaris Daerah untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif.

Ia juga menyampaikan dukungan berupa penyediaan sarana pendukung serta penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk menghadirkan kepala desa, camat, dan paralegal dalam jumlah besar.

“Kegiatan ini harus dipersiapkan secara matang. Kami menargetkan sekitar 1.500 kepala desa dan paralegal hadir,” kata Andra.

Baca juga: Pejabat Kemenko Hukum dan HAM kunjungi Lapas Serang, tekankan penguatan ASN

Sementara itu, Pemerintah Kota Serang akan fokus pada aspek teknis pelaksanaan, termasuk mobilisasi peserta dari tingkat kelurahan serta strategi publikasi kegiatan.

Asisten Daerah I Kota Serang, Subagio, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan kelurahan dan paralegal, serta memanfaatkan media digital untuk mendukung publikasi.

“Kami akan memastikan kehadiran peserta dari kelurahan dan melakukan konfirmasi sebelum kegiatan berlangsung,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Serang juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan akan mendorong partisipasi kepala desa dan lurah sebagai peserta utama.

“Kami siap mendukung dan mendorong seluruh kepala desa dan lurah untuk hadir sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan akses layanan hukum kepada masyarakat,” katanya.

Melalui rangkaian koordinasi ini, Kemenkum Banten bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan peresmian Pos Bantuan Hukum Nasional berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga: Kemenkum Banten dorong penguatan peran PPNS usai berlakunya KUHAP 2025