Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menegaskan untuk menghentikan sekolah swasta mitra yang masih melakukan pungutan kepada peserta didik dalam pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG), sebagai langkah memperketat komitmen pendidikan tanpa biaya di daerah itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaluddin mengatakan PSG yang masuk dalam program Banten Cerdas dipastikan berlanjut untuk angkatan kedua tahun ajaran 2026–2027, namun hanya bagi sekolah yang patuh terhadap ketentuan tanpa pungutan.
“Kalau masih ada sekolah atau yayasan yang memungut biaya, itu akan kita hentikan. MoU-nya tidak kita lanjutkan,” kata Jamaluddin di Kota Serang, Kamis.
Baca juga: Sekolah Gratis di Banten perluas akses pendidikan 60.705 siswa swasta.
Ia menjelaskan, Dindikbud saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSG angkatan pertama.
Evaluasi difokuskan pada kesesuaian praktik di lapangan dengan perjanjian kerja sama, terutama larangan pungutan dalam bentuk apa pun kepada siswa.
Menurut Jamaluddin, pengetatan pengawasan diperlukan agar tujuan utama PSG, yakni memperluas akses pendidikan menengah yang setara dan terjangkau, benar-benar tercapai.
“Program ini jangan sampai disalahgunakan. Sekolah gratis ya harus benar-benar gratis,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Tangerang aktifkan tujuh halte bus sekolah gratis
Sebagai organisasi perangkat daerah dengan alokasi anggaran terbesar di lingkungan Pemprov Banten, Dindikbud diarahkan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk menekan angka anak putus sekolah. Program mencakup jenjang SMA, SMK, hingga sekolah khusus.
“Target kita jelas, tidak boleh ada anak di Banten yang tidak sekolah,” kata Jamaluddin.
Terkait pengembangan program, ia menyebut Pemprov Banten belum menambah mitra sekolah swasta dalam waktu dekat. Namun, terdapat arahan gubernur agar PSG juga dapat menjangkau Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama.
“Itu masih kita kaji dan evaluasi. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Banten lantik pejabat fungsional tekankan mutu pendidikan
Mengenai anggaran, Jamaluddin menyampaikan besaran dana PSG tahun ini masih dalam tahap perhitungan. Pada tahun sebelumnya, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp104 miliar, namun nilainya berpotensi disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan sekolah mitra.
“Bisa saja lebih rendah, tergantung hasil evaluasi. Jangan sampai sekolah yang masih menarik biaya justru tetap menerima anggaran,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pendidikan gratis menjadi instrumen utama Pemprov Banten dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah.
Baca juga: Dukung program Makan Bergizi Gratis, Polda Banten bangun 49 SPPG
“Kita menyelenggarakan pendidikan sekolah gratis sebagai upaya memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak di Banten untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” ujar Andra.
Ia menambahkan Pemprov Banten akan memastikan pelaksanaan program berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Tentu kita akan pastikan bahwa program ini tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Baca juga: Ombudsman Banten nilai PSG tingkatkan pemerataan pendidikan
