Serang (ANTARA) - Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkokoh stabilitas dan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Jumat.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti pentingnya langkah konsolidasi melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jatim. Strategi ini dinilai krusial untuk memastikan Bank Banten memiliki fondasi permodalan yang kuat guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/2020 mengenai modal inti minimum sebesar Rp3 triliun.
“Kita mulai melihat arah positif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan kinerja perbankan,” ujar Andra Soni.
Baca juga: Dirut Bank Banten sebut media berperan bangun kepercayaan publik
Gubernur Banten juga mengapresiasi kinerja Bank Banten sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Berdasarkan data per September 2025, total aset Bank Banten tercatat naik menjadi Rp9,5 triliun. Penyaluran kredit tumbuh 22 persen menjadi Rp4,47 triliun, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 27 persen menjadi Rp6,56 triliun.
Dari sisi profitabilitas, laba bersih bank meningkat menjadi Rp10,7 miliar, melampaui capaian periode sebelumnya. Perbaikan kualitas kredit juga terlihat dari penurunan rasio kredit bermasalah atau "Non-Performing Loan" (NPL) yang berhasil ditekan drastis dari 22,27 persen pada tahun 2020 menjadi 5,53 persen per September 2025.
Terkait struktur kepemilikan dalam skema KUB, Andra Soni menegaskan bahwa Pemprov Banten tetap memegang kendali strategis.
“Pemprov Banten tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan memegang kendali pengawasan, meskipun Bank Jatim berperan sebagai Bank induk dalam KUB,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Gubernur Banten menyampaikan rencana penyertaan modal non-tunai (inbreng) berupa empat aset daerah, termasuk Gedung Graha Bank Banten seluas 6.000 meter persegi.
Baca juga: Pemkab Serang salurkan gaji PPPK lewat Bank Banten
Sementara Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menjelaskan bahwa RUPS LB telah mengesahkan dua agenda utama, yakni penetapan Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali kedua dan pengesahan rencana pemulihan (recovery plan) sesuai POJK 5/2024.
Busthami memaparkan bahwa tiga syarat utama pembentukan KUB telah terpenuhi, meliputi penandatanganan perjanjian pemegang saham (shareholder agreement), pembelian lebih dari 27 juta lembar saham Bank Banten oleh Bank Jatim pada 5 November 2025, serta kelulusan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh OJK.
“Dengan terpenuhinya ketiga unsur ini, seharusnya tidak ada lagi keraguan mengenai masa depan Bank Banten,” kata Busthami.
Ia menambahkan bahwa ekspansi layanan terus dilakukan, di mana Bank Banten kini resmi mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Lebak dan Kota Serang. Layanan pra-RKUD juga telah berjalan di Kabupaten Tangerang, mencakup pembayaran gaji PPPK dan kerja sama dengan RSUD Balaraja. Busthami berharap enam kabupaten/kota lainnya di Banten dapat segera bergabung.
Kepala OJK Banten, Adi Dharma, memastikan proses finalisasi KUB berjalan lancar. Ia menyebutkan bahwa permohonan efektif dari Bank Jatim saat ini sedang diproses di OJK Surabaya.
“Tidak ada kendala, prosesnya sangat mudah. Satu sampai dua hari ke depan diprediksi selesai,” ujar Adi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana Putra, memberikan catatan tegas terkait kinerja manajemen. Ia berharap tren positif ini berlanjut hingga akhir tahun dengan peningkatan laba yang signifikan.
“Direktur Bank kebanggaan Banten ini harus mampu mendongkrak segala aspek perbankan,” kata Dede.
Baca juga: Bank Banten harus jadi pilar ekonomi daerah yang inklusif
