Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Provinsi Banten mulai merancang kajian indeks ekonomi hijau sebagai tonggak penting dalam mewujudkan transformasi pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Euis Nurlaila di Tangerang, Sabtu, mengatakan penyusunan indeks ekonomi hijau akan menitikberatkan pada tiga pilar utama pembangunan, yakni ekonomi, sosial dan lingkungan.
Kemudian, diukur melalui 15 indikator multidimensi seperti intensitas emisi gas rumah kaca, produktivitas tenaga kerja, pembaharuan energi terbarukan, kualitas udara dan air, serta kemiskinan dan pengangguran terbuka.
Baca juga: Perkecil ketimpangan, BI arahkan Banten ke ekonomi hijau dan pariwisata
Indeks ekonomi hijau menjadi bagian dari sistem perencanaan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based policy) yang merepresentasikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.
”Kami menyusun indeks ekonomi hijau untuk memastikan proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” ujar Euis.
Pemkot Tangerang memastikan penyusunan indeks ekonomi hijau akan diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Baca juga: PLN raih anugerah ekonomi hijau untuk infrastruktur EBT ramah lingkungan
”Kami menyusun indeks ekonomi hijau ini secara ilmiah dan terukur, selanjutnya indeks ini akan membantu menilai sejauh mana arah pembangunan Kota Tangerang sudah selaras dengan prinsip keberlanjutan. Sekaligus menjadi panduan untuk memperkuat kebijakan hijau ke depan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Tangerang berharap penyusunan indeks ekonomi hijau tidak hanya menghasilkan kajian yang bersifat akademis melainkan bersifat operasional untuk mempercepat transisi pembangunan menuju ekonomi hijau yang berdaya saing dan ramah lingkungan.
"Ini untuk pembangunan yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan sekitar sehingga ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Andra Soni bahas penguatan ekonomi dengan Dubes Prancis
