Serang (ANTARA) - Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) mengingatkan warga terkait dengan dampak serius timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik, akan berefek secara berantai sehingga mengancam krisis iklim.
"Kalau buang plastik ke tanah merusak tanah. Timbunan sampah besar pasti menghasilkan gas metana yang lepas ke ozon yang berubah ke gas rumah kaca. Akhirnya krisis iklim, krisis lingkungan. Ini efek berantai," kata Direktur Eksekutif PPASDA Muhammad Irvan Mahmud Asia dalam dialog publik di Kota Serang, Banten, Sabtu.
Dia menjelaskan akar masalah ini, berupa paradigma yang belum menjadikan sampah sebagai isu prioritas.
Akibatnya, katanya, kebijakan yang dihasilkan, baik di pusat maupun daerah, cenderung subjektif karena minim partisipasi publik dan tidak terintegrasi.
Baca juga: Pemkab Serang jadikan TPA Benowo Surabaya contoh program PSEL
Ia mengkritik pemerintah daerah (pemda) yang seringkali mengalokasikan anggaran kecil untuk pengelolaan sampah.
"Paradigma akan menentukan kebijakan. Kalau cara pandangnya bukan masalah prioritas, maka ditangani dari sisi anggaran kecil," ujarnya.
Ia juga menyoroti kesadaran masyarakat yang masih lemah sehingga membutuhkan edukasi masif mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan.
Ia menegaskan penanganan sampah harus dimulai dari hal sederhana, yakni menumbuhkan kesadaran bahwa sampah bukan sekadar untuk dibuang.
Baca juga: Warga sekitar TPA Cipucang Tangsel keluhkan sulitnya dapat air bersih
Ia mendorong sosialisasi pemilahan sampah organik dan anorganik diperbanyak di tingkat RT/RW dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Sebagai langkah konkret, PPASDA mengagas dialog publik dengan mengusung tema pengelolaan sampah integrasi kebijakan, pilihan teknologi, pembiayaan, partnership, dan risiko, untuk menghasilkan voice paper (kertas kebijakan) terkait tata kelola sampah yang akan diserahkan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kemendagri.
"Kegiatan dialog publik ini kita mulai dari Banten dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, swasta hingga pemda, untuk mendapatkan partisipasi publik yang nantinya kita susun voice paper yang akan diserahkan kepada kementerian untuk menangani persoalan sampah di Indonesia," katanya.
Baca juga: PSEL dihentikan, Pemkot Tangerang maksimalkan TPS3R hingga RDF
