Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mendorong perluasan dan pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mencegah maraknya praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok di daerah ini.
“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi. Memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” kata Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Sabtu.
Andra Soni sempat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10).
Baca juga: Gubernur Banten ingatkan ibu pelaku UMKM agar tidak terjerat pinjol
Ia mengatakan, peningkatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, agar tidak lagi bergantung pada sumber pembiayaan yang tidak sehat.
“Akses keuangan daerah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan peredaran pinjol ilegal, rentenir, dan bank emok di wilayah Banten,” ujarnya.
Andra juga mengapresiasi Kota Tangerang Selatan yang mendapat nominasi sebagai daerah dengan percepatan akses keuangan terbaik.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi contoh nyata bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan di daerah mampu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi ajang sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kebijakan inklusi keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program TPAKD sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pembiayaan dan menekan praktik pinjaman ilegal.
“Melalui peran TPAKD, UMKM di daerah dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, serta mendukung program satu keluarga satu rekening dan satu pelajar satu rekening,” kata Airlangga.
Baca juga: Pemkab Serang perangi pinjol ilegal dan judol lewat literasi keuangan
Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat pemerataan akses keuangan. “Kepala daerah agar memanfaatkan TPAKD dalam mendorong perekonomian daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, pada tahun 2024 kredit UMKM tumbuh sebesar 1,3 persen. Ia menilai, perluasan akses pembiayaan dan peningkatan literasi keuangan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD Friderica Widyasari Dewi menambahkan, hingga kini TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia.
“TPAKD diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian daerah serta menjauhkan masyarakat dari praktik rentenir,” katanya pula.
Baca juga: OJK Provinsi Banten selesaikan 599 kasus pengaduan konsumen
