Serang (ANTARA) - Sejumlah orang tua siswa di Kota Serang, Provinsi Banten mengeluhkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 dan tidak sedikit orang tua yang tetap datang langsung ke sekolah tujuan meski sistem pendaftaran sudah dilakukan secara online.
Layla, calon wali murid asal Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Rabu, mengaku kebingungan, terutama saat menemui kendala teknis dan ingin berkonsultasi langsung terkait pilihan sekolah anak.
Ia menyampaikan sistem tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya terdapat jalur zonasi yang mengandalkan jarak rumah ke sekolah, saat ini telah digantikan oleh jalur domisili yang mengandalkan alamat dalam kartu keluarga (KK).
"Jadi, alamat tempat saya tinggal saat ini dengan alamat yang tertera di KK itu berbeda. Saat ini saya domisili di Taktakan, tapi kartu keluarga saya alamatnya masih di Kecamatan Serang," katanya.
Baca juga: Pemeringkatan SPMB SMA/SMK Banten tak ditampilkan secara terbuka
Akibatnya, kata Layla, menjadi kendala bagi anaknya ketika mendaftar ke SMAN 3 Kota Serang. Ia juga mengeluhkan minimnya informasi mengenai pilihan sekolah, baik negeri maupun swasta.
“Kita tidak tahu kuota di sekolah negeri itu berapa. Bahkan, daftar sekolah swasta di Kota Serang saja nggak ada informasinya. Cari di internet, malah kebanyakan sekolah dari wilayah Tangerang," ujarnya.
Pihaknya menyebutkan terkait masih adanya praktik percaloan dalam proses pendaftaran. Hal itu diketahui saat ditawari oleh seseorang yang mengaku bisa memasukkan anaknya ke sekolah negeri.
“Kami jadi bingung. Informasi simpang siur, malah ada yang nawarin lewat jalur belakang, tentu saya menolak, karena ini akan berpengaruh pada masa depan anak," keluhnya.
Baca juga: 50 ribu lulusan SMP di Banten berpotensi tak lanjut ke SMA/SMK
Ia berharap Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dapat memberikan kejelasan dan mempermudah akses informasi agar tidak merugikan siswa yang berpotensi.
"Harusnya SPMB ini dilakukan secara transparan, kalau begini terus, orang tua bisa frustrasi. Suami saya sampai berpikir nyekolahin anaknya lewat program kesetaraan (Paket C)," imbuhnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh calon wali murid lainnya, Rini Koranti mengatakan proses pendaftaran secara online ini tidak diiringi dengan informasi yang jelas tentang tahapan verifikasi berkas.
“Kami gagap teknologi (gaptek), jadi banyak mengandalkan informasi dari anak atau teman. Saat ini bingung, apakah harus datang ke sekolah atau menunggu proses secara daring,” ujarnya.
Rini berharap pemerintah bisa menyederhanakan mekanisme pendaftaran agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam.
“Cari sekolah sekarang lebih susah dari cari kerja. Padahal, kami cuma ingin yang simpel-simpel saja, jelas alurnya, tahu hasilnya,” ujarnya.
SPMB dengan jenjang pendidikan SMA di Provinsi Banten mulai dibuka pada Senin, 16 Juni 2025 secara daring dengan jalur sistem domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.
Baca juga: Gubernur Banten imbau sekolah siapkan "help desk" selama SPMB
