Lebak (ANTARA) - Masyarakat korban bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terjadi awal 2020 berharap bisa direlokasi dengan dibangunkan hunian tetap (huntap), sehingga hidup layak dan sehat.
"Kami sudah lima tahun lebih tinggal di hunian sementara (huntara) dengan kondisi memprihatinkan, jika hujan kebocoran, jika kemarau kepanasan," kata Iyan, seorang warga korban bencana alam yang tinggal di Huntara Cigobang Lebak, Senin.
Masyarakat korban bencana alam di Blok Cigobang sekitar 112 kepala keluarga, kini menempati tenda huntara dengan kondisi tidak layak huni, ditambah kebocoran saat musim hujan.
Tenda huntara memiliki luas sekitar 4x4 meter, terpaksa tidur bersamaan dengan istri dan anak-anak hingga saling berdesakan dengan ruangan sempit itu.
Baca juga: DPRD Banten minta pemerintah bangun hunian tetap korban bencana alam 2020
Warga yang menempati tenda di Blok Huntara Cigobang Kecamatan Lebak Gedong terkadang mengalami gangguan kesehatan lingkungan.
"Kami hampir setiap hari menerima laporan warga sakit akibat tinggal di hunian yang tidak layak itu," katanya.
Jenab (45), warga Blok Cigobang Kabupaten Lebak mengatakan masyarakat korban bencana alam sangat mendambakan relokasi ke tempat yang lebih aman, nyaman dan sehat dengan diberikan bantuan huntap.
Mereka yang tinggal di huntara, anggota keluarga tidak betah, terlebih saat musim kemarau, dipastikan ruangan rumah panas dan pengap.
"Kami minta pemerintah bisa membangun huntap untuk kami. Kami ingin direlokasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman bencana alam," katanya.
Baca juga: BPBD Lebak gelar pelatihan mitigasi kebencanaan
Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Banten akan menyelesaikan warga korban bencana alam 2020 yang kini tinggal di Huntara Cigobang Lebak sebanyak 112 kepala keluarga.
Dalam waktu dekat, pihaknya mengunjungi lokasi Huntara itu sekaligus melakukan pendataan.
Sebetulnya, Pemprov Banten bisa mengerjakan pembangunan huntap tahun ini jika diberikan kewenangan. "Kita bisa membangun hunian sederhana dengan anggaran biaya tak terduga (BTT)," katanya.
Baca juga: Wagub Dimyati: Forum Kampung Siaga Bencana berperan edukasi masyarakat
