Tangerang Selatan (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menekankan urgensi penguatan dan peningkatan terhadap sistem jaminan sosial dalam forum konferensi Internasional Conference of Social Work and Social Sciences (ICSWSS).
"Pekerjaan sosial tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu, terarah, dan berkelanjutan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Prof. Dr. Agus Zainal Arifin usai menghadiri ICSWSS di Auditorium K.H Ahmad Azhar Basyir, Gedung Cendekia UMJ, di Kota Tangerang Selatan, Sabtu.
Ia menegaskan sesuai dengan cita-cita besar bangsa Indonesia yang sebagaimana sering disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan negara yang rakyatnya tercukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.
Kendati, dalam upayanya mendukung hal tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menetapkan sasaran kerja yang mencakup 12 kelompok penerima atensi sosial.
Baca juga: UMJ bedah buku PRAKSIS PANCASILA
Agus juga mengatakan terdapat dua program bantuan sosial utama Kemensos, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan setiap tiga bulan kepada masyarakat melalui pendataan dari kepala daerah setempat.
Selain itu, Kemensos telah merancang program Sekolah Rakyat yang ditargetkan berdiri sebanyak 100 unit di seluruh Indonesia pada tahun 2025.
"Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan sudah mulai digagas bersama sejumlah kampus. Saya harap UMJ menjadi salah satu perguruan tinggi yang ikut berkontribusi dalam mendirikan Sekolah Rakyat ini," ungkap dia.
Baca juga: Siswa di Tangsel galang donasi Rp1 M untuk bangun sekolah di Gaza
Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi Republik Indonesia Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani menambahkan bahwa konferensi ICSWSS yang digelar di UMJ menjadi wadah penting untuk meninjau, mengevaluasi, dan mengakui keberhasilan maupun kegagalan, serta kemajuan dan kemunduran dalam bidang pekerjaan sosial dan ilmu sosial dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Menurutnya, momen tersebut tepat untuk merefleksikan potensi, tantangan, dan tuntutan baru yang dihadapi disiplin ilmu sosial, pekerjaan sosial, serta humaniora dalam menavigasi kompleksitas agenda global tersebut.
"Sudah saatnya ilmuwan sosial Indonesia mengkritik dan menyesuaikan pendekatan keilmuannya agar lebih relevan dengan konteks lokal, serta mampu berkontribusi secara orisinal dalam diskursus global," ujarnya.
Ia berharap melalui konferensi ini terjadi pertukaran gagasan yang memperkuat peran keilmuan sosial dan humaniora Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengangkat suara dan perspektif lokal ke panggung internasional.
Pada konferensi internasional ini menghadirkan 14 negara yang berasal dari Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika yang membahas isu pekerja sosial secara global.
Kegiatan tersebut, merupakan kolaborasi antara Asian & Pacific Islander Social Work Educators Association (APISWEA) dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMJ.
Baca juga: Pemkot Tangerang Selatan tingkatkan pengawasan hewan kurban
