Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mengucurkan bantuan keuangan (Bankeu) desa pada 2025 dengan total anggaran sebesar Rp123,8 miliar yang akan disalurkan kepada 1.238 desa di seluruh wilayah provinsi atau masing-masing desa akan menerima Rp100 juta guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan desa.
“Bantuan keuangan desa ini kita harapkan dapat membantu pemerintah desa dalam penyediaan sarana dan prasarana desa, mendukung biaya operasional transformasi posyandu desa, memperkuat program ketahanan pangan, hingga penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujar Gubernur Andra Soni di Kota Serang, Jumat.
Peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh Gubernur Banten Andra Soni kepada perwakilan kepala desa dalam rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-106 Damkar, Satpol PP, dan HUT ke-63 Linmas di KP3B Curug, Kota Serang.
Ia menegaskan, bantuan keuangan dari Pemprov Banten ini bersifat komplementer terhadap Dana Desa dari APBN. Selain memperkuat pelayanan dasar, Bankeu juga diarahkan untuk pengembangan sumber daya manusia melalui program Sarjana Penggerak Desa.
Baca juga: Pemprov Banten anggarkan Rp60 M untuk bangun jalan desa sepanjang 12 km
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten, Rd Berly Rizki Natakusumah, menjelaskan bahwa penggunaan dana difokuskan pada empat aspek utama, yakni operasional Posyandu model baru (New Posyandu), program ketahanan pangan melalui PKK, penguatan BUMDes, dan pendirian Koperasi Merah Putih di tiap desa.
“Setiap desa wajib memiliki Koperasi Merah Putih. Bankeu ini akan mendukung pembiayaan pembuatan akta notaris koperasi tersebut. Hingga Mei 2025, sekitar 30 persen desa telah melaksanakan Musyawarah Desa Khusus terkait pembentukan koperasi,” ujar Berly.
Program Sarjana Penggerak Desa menjadi sorotan dalam peluncuran ini. Setiap desa akan mendapatkan alokasi satu orang penerima beasiswa, dengan biaya hidup sebesar Rp1 juta per bulan.
Penerima beasiswa merupakan masyarakat berprestasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara alokasi untuk UKT sebesar Rp17 juta masih dalam tahap finalisasi.
“Kerja sama telah dijalin dengan berbagai perguruan tinggi berakreditasi minimal Baik (B), termasuk universitas di luar Banten seperti Unpad (Universitas Padjadjaran). Program ini diarahkan untuk mendukung kedaulatan pangan, sehingga jurusan yang dipilih pun relevan seperti pertanian, peternakan, kelautan, hingga ekonomi dan akuntansi,” ujar dia.
Baca juga: Triwulan I, transaksi QRIS di Banten capai Rp19,94 Triliun
Berly juga mengungkapkan bahwa sisa anggaran dari program beasiswa akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur desa serta mendukung program nasional Asta Cita ke-7 terkait pemberantasan penyalahgunaan narkoba di desa.
Mekanisme pengajuan Bankeu tahun ini tetap mengacu pada skema sebelumnya, namun dengan penekanan pada Musyawarah Desa sebagai dasar penentuan penyertaan modal BUMDes dan pemilihan Sarjana Penggerak Desa.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, seluruh masyarakat dan perangkat desa dapat melakukan pengawasan langsung terhadap program ini. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan bebas dari korupsi,” kata Berly.
Program Bankeu Desa ini diharapkan menjadi katalis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas desa sebagai garda terdepan pelayanan publik di Provinsi Banten.
Baca juga: Bapenda Banten dorong pembukaan gerai layanan bayar pajak
