Tangerang (ANTARA) - Praktisi pendidikan dari Universitas Insan Pembangunan Indonesia Dr Masduki Asbari mengkritisi rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menerapkan sistem penjurusan IPA, IPS dan Bahasa di jenjang SMA.
“Ini bukan sekadar soal jurusan, tetapi soal arah pendidikan nasional. Kita ini butuh blue print pendidikan yang dijadikan pegangan bersama, bukan setiap menteri datang dengan gagasan barunya sendiri,” kata Masduki yang juga Ketua Yayasan Aya Sophia Indonesia di Tangerang, Selasa.
Menurutnya, sistem pendidikan Indonesia seharusnya memiliki pedoman jangka panjang, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Pendidikan yang mengikat lintas pemerintahan, sehingga tidak terjadi kebingungan dan tumpang tindih kebijakan.
Baca juga: Akademisi sebut pendidikan harus libatkan semua komponen
Ia mengingatkan setiap kebijakan pendidikan harus berangkat dari identifikasi masalah yang tepat.
“Kalau bicara pendidikan, yang harus jadi pusat perhatian adalah siswa. Jangan sampai kebijakan justru menyasar pada efisiensi sistem, tapi mengorbankan masa depan peserta didik,” kata Masduki yang juga Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kabupaten Tangerang.
Ia menuturkan perubahan kebijakan yang terlalu cepat, khususnya setelah satu tahun diterapkannya sistem peminatan sebagai pengganti penjurusan, menandakan dunia pendidikan nasional tidak memiliki arah yang jelas dan berkesinambungan.
Ia menilai kebijakan pengembalian sistem penjurusan sebagai bentuk kemunduran. Pembagian sempit antara IPA, IPS, dan Bahasa justru akan mengotak-ngotakkan potensi siswa di saat dunia kini menuntut pendekatan interdisipliner.
“Tantangan masa depan tidak bisa dihadapi dengan sekat-sekat disiplin ilmu yang kaku. Justru kita harus mendorong siswa mengeksplorasi lintas bidang, bukan membatasi mereka sejak SMA,” kata dia.
Baca juga: Ketua Yayasan Aya Sophia terima penghargaan pemimpin menginspirasi
Ia juga menyayangkan alasan yang digunakan Kemendikdasmen, yakni demi kemudahan seleksi masuk perguruan tinggi.
Menurutnya, hal itu bukan hanya tidak adil, tapi juga menyalahkan siswa atas masalah yang bersumber dari administrasi pendidikan dan sistem struktural guru yang belum fleksibel.
“Yang perlu kita benahi adalah kesiapan sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Jangan siswa yang dikorbankan hanya karena kita tidak siap melakukan reformasi yang sesungguhnya,” katanya.
Masduki mengajak para pembuat kebijakan untuk berpikir lebih visioner dan berpihak pada kebutuhan riil peserta didik.
“Jangan terus berputar dalam lingkaran perubahan kebijakan yang dangkal. Kita butuh konsistensi, keberanian, dan kepekaan dalam merumuskan masa depan pendidikan bangsa,” tegasnya.
Baca juga: Bangun SDM berkarakter, Dindik Tangerang buka ekstrakurikuler keputrian