Ketua DPRD Kritisi Kinerja OPD Pemprov Banten

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah (tengah). Menjadi narasumber dalam diskusi reses DPRD Banten bersama wartawan (mulyana)

Saya melihat bahwa belum adanya perangkat daerah sebagai pembantu gubernur dan wakil gubernur yang mampu menjabarkan. Gubernur menginginkan seperti ini, tapi implementasinya enggak begitu

Serang (Antaranews Banten) – Ketu DPRD Banten Asep Rahmatullah mengkritisi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Banten karena dinilai tak mampu menjabarkan dengan baik keinginan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) -Andika Hazrumy dalam melaksanakan sejumlah program yang masih jalan di tempat.

"Saya melihat bahwa belum adanya perangkat daerah sebagai pembantu gubernur dan wakil gubernur yang mampu menjabarkan. Gubernur menginginkan seperti ini, tapi implementasinya enggak begitu," kata Asep Rahmatullah saat berdiskusi dengan jurnalis dalam rangka reses di Serang, Senin.

Menurutnya, setahun kepemimpinan Wahidin-Andika kinerja Pemprov Banten masih perlu dorongan. Sebab, program prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Banten 2017-2022 belum berjalan secara optimal.

Asep mencontohkan, salah satu gagasan gubernur dan wakil gubernur yang tidak bisa dijabarkan dengan baik adalah program kesehatan gratis.

"Inovasi dari gubernur dan wakil gubernur yang tidak ditunjang oleh perangkatnya. Persoalannya gubernur ingin ini, tapi OPD terkait tidak bisa menangkap," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, kesehatan gratis dengan KTP sangat mungkin bisa direalisasikan dikolaborasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Akan tetapi, OPD tidak menangkapnya dengan baik sehingga program itu belum juga dirasakan oleh masyarakat.

Contoh lainnya, kata dia, adalah terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 'online'. Menurutnya, ketidakmampuan OPD menjabarkan terlihat dari adanya berbagai permasalahan pelaksanan PPDB.

"PPDB, seharusnya tidak perlu jadi polemik karena bukan pertama kali melaksanakannya. Kendalanya terlalu nampak, seolah-olah selama ini tidak pernah ada perencanaan menanggulanginya agar tidak menjadi polemik," kata Asep.

Terkait permasalah tersebut, Asep menilai perlu segera dilakukan reformasi birokrasi berupa rotasi pejabat eselon II. Kebijakan itu bisa dijadikan momen untuk menata atau menempatkan SDM di perangkat daerahnya agar mampu menjabarkan keinginan gubernur dengan baik.

Baca juga: Sekda Banten Minta OPD Fokus Program Prioritas