Jakarta (Antaranews Banten) - Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) mendesak kepada pemerintah agar dapat mengembalikan peran koperasi sebagai soko guru sistem perekonominan nasional semua amanat UUD 1945.
"Perlu revolusi bukan lagi reformasi. Jadi bukan lagi bermain di tataran ide dan konsep, harus segera direalisasikan," kata Ketua Umum DPP Ika Ikopin, Adri Istambul Lingga Gayo di Jakarta, Kamis.
Adri yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua periode 1997-2021 mengatakan, koperasi seharusnya menguasai tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak yakni pangan, papan, sandang.
Berbicara dalam rangka Rakornas Ika Ikopin dan diskusi terbatas, Adri mengatakan, negara harus turut campur tangan menjaga kestabilan pasokan melalui penguasaan atas sektor yang sangat strategis ini.
Penyediaan kebutuhan pangan tidak boleh diserahkan kepada orang per orang atau swasta lewat mekanisme pasar, melainkan harus diberikan hak pengelolaannya kepada bangun usaha koperasi, jelas dia.
Bahkan Adri mengusulkan Bulog seharusnya berbadan hukum koperasi, agar koperasi-koperasi pertanian bisa menjadi buffer (penyangga) dan pengatur baik dari sisi penyaluran, pengadaan hingga dan aktivitas perdagangannya (distribusi) sehingga memutuskan mata rantai para spekulan dan pemburu rente.
"Bila perlu koperasi pertanian diberi tanggungjawab melakukan ekspor-impor." ujar dia.
Dengan demikian, kata Adri, jangan seperti sekarang, beras dari petani melimpah ruah, tapi harga di pasaran tinggi. Malah sudah impor, tapi harga beras tetap tinggi.
"Ini jelas ada aksi para spekulan yang bermain. Database pertanian kita juga harus segera dimutakhirkan," ujar Adri.
Adri mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih banyak koperasi pangan. Belajar dari pengalaman di era Orde Baru yang memberdayakan koperasi untuk mendukung Bulog, saat itu pasokan dan harga pangan khususnya beras lebih murah dan terjangkau masyarakat.
Selain pangan, Indonesia juga mempunyai masalah besar dalam penyediaan hunian layak huni untuk masyarakat menengah bawah. Saat ini menurut data BPS, kekurangan (backlog) perumahan sudah mencapai lebih dari 14 juta unit, bahkan kemungkinan sudah bertambah lebih banyak.
"Butuh terobosan berani untuk mendorong penyediaan perumahan rakyat melalui Koperasi Produksi Perumahan yang selain menjadi developer juga diberdayakan untuk memasok bahan material bagi pengembang rumah subsidi sehingga biaya produksi rumah rakyat lebih terkontrol," ujar dia.
Tidak hanya dalam pemenuhan rumah rakyat, di banyak negara maju koperasi perumahan banyak tumbuh dan sukses di jenis properti lainnya. Di Indonesia misalnya, koperasi perumahan dapat pula dikembangkan seperti koperasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
"P3SRS itu bisa dan harusnya koperasi bentuknya. Jadi nuansanya adalah paguyuban dan gotong royong. Kalau sekarang banyak PT dan itu dikuasai sekelompok orang. Ini di koperasi semua punya hak yang setara," jelas dia.
P3SRS dapat mengelola badan badan usaha di rumah susun atau apartemen misalnya penyewaan kios atau pengelolaan mini market dan lain-lain.
Terakhir IKA-IKOPIN mendorong tumbuhnya Koperasi Jasa Kesehatan Indonesia (KJK-Indonesia). Saat ini layanan kesehatan hanya terjangkau oleh sebagian kecil masyarakat saja. Sementara mayoritas masyarakat tidak memiliki akses kepada layanan rumah sakit yang baik dan lengkap. Koperasi Jasa Kesehatan dapat mengambilalih peran tersebut dengan menyediakan fasilitas rumah sakit yang lengkap dan sangat memadai, namun dengan biaya yang sangat murah sehingga menjamin pemerataan kesempatan bagi masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
"Belajar dari negara lain seperti AS. Dimana asuransi kesehatan banyak dikelola koperasi, selain oleh swasta dan BUMN," jelas dia.
Menurut Adri untuk memenuhi revolusi di bidang perkoperasi ini, pemerintah perlu menerbitkan Instruksi presiden (Inpres) sebagai penegasan terhadap amanah UUD 1945.
Saat ini alumni IKA IKOPIN mencapai 15.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan Timor Leste.
Diskusi bertema "Peluang dan Tantangan Koperasi pada Era Digitalisasi dan Persaingan Global" menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara antara lain Dr Burhanuddin Abdullah MA (eks Menko Perekonomian/Gubernur BI/Rektor IKOPIN), Dr Mochtar Riady (Chairman and Owner Lippo Group), Prof Dr Sri Edi Swasono (Guru Besar FE UI), serta Drs H Muhammad Sukri (Waketum Dekopin).
Burhanuddin Abdulah pada kesempatan terebut mengakui bergesernya sistem ekonomi Indonesia, padahal dalam beberapa kali diskusi hal tersebut pernah diungkapkan sehingga diharapkan Ikopin dapat menjadi motor penggerak untuk menempatkan kembali gerakan koperasi.
Dia berharap Ikopin dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang koperasi ke Mahkamah Konstitusi agar dapat kembali menjadi soko guru ekonomi Indonesia.
Sedangkan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharam juga memberikan dukungan apabila Ika Ikopin melakukan uji materi agar koperasi memegang peranan penting dalam ekonomi di Indonesia.
Agus mengatakan, badan usaha koperasi mencerminkan budaya bangsa Indonesia yang selalu bergotong royong dalam rangka mencapai tujuan.
Agus juga berharap koperasi yang ada di Indonesia dapat mandiri, tidak lagi mendapatkan fasilitas dari lembaga/ perusahaan yang menaunginya, koperasi simpan pinjam akan sukes apabila mampu menawarkan pinjaman kepada anggotanya di bawah bunga bank.
Komitmen pemerintah sangat jelas menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi yang dinyatakan Presiden saat hari koperasi. Pemerintah menyadari pondasi ekonomi Indonesia akan kokoh apabila ditopang sistem ekonomi berbasis gotong royong, jelas Agus.