Banten Wacanakan Reflikasi Bantuan Operasional Sekolah
Selasa, 3 Maret 2015 8:20 WIB
Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten mewacanakan untuk membuat reflikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan anggaran yang disiapkan dari APBD untuk mengantisipaai bantuan yang bersumber dari APBN tersebut distop.
"Kita harus mengantisipasi dengan mulai berpikir untuk membuat reflikasi BOS ini. Karena khawatir nanti dari APBN ini dihentikan seperti halnya PNPM Mandiri," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Kurdi Matin saat membuka pelatihan pengelolaan BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang, Kamis.
Kurdi mengatakan, reflikasi BOS yang bersumber dari APBD tersebut memungkinkan saja terjadi, mengingat beban APBN yang kemungkinan semakin berat seiring dengan jumlah penerima BOS yang semakin meningkat.Seperti halnya dengan program PNPM karena beban APBN berat maka memungkinkan daerah harus membvuat reflikasinya.
"Kita harus mempersiapkan dari sekarang dengan menghitung kemampuan APBD untuk kedepannya," kata Kurdi Matin.
Ia menekankan pentingnya manajemen pengelolaan BOS yang baik sehingga penyalurannya tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan Permendikbud No 161 Tahun 2014.
"Dana bos hanya transit saja di provinsi. Tahun ini BOS untuk Banten jumlahnya sekitar Rp 1,3 trilun yang akan didistribusikan untuk delapan kabupaten/kota," kata Kurdi Matin.
Kurdi meminta Dinas Pendidikan melalui tim manajemen BOS provinsi untuk mengkaji dan menghitung berapa kebutuhan besaran BOS di Banten, agar pada Tahun anggaran 2016 teralokasikan anggaran BOS daerah dari Pemprov Banten sebagai bentuk perhatian dan keseriusan dalam pembangunan bidang pendidikan.
"Pemprov Banten berkomitmen untuk anggaran pendidikan 20 persen dari APBD Banten saat ini sekitar Rp7,6 triliun. Ini sebagai bentuk komitmen Pemprov Banten dalam meningkatkan pembangunan bidang pendidikan," kata Kurdi Matin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, pencairan BOS 2015 di Banten untuk triwulan pertama sudah dilaksanakan di sejumlah daerah yang sudah mengikuti pelatihan manajemen BOS Tahun 2015.
"Jadi setelah pelatihan ini yang diikuti para kepala sekolah dan unsur terkait dalam pengelolaan BOS ini, langsung dicairkan," kata Engkos.