Serang (AntaraBanten) - Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno secara khusus mengundang Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Sidang Paripurna HUT Provinsi Banten yang ke 14 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Kamis.
"Jawa Barat adalah tetangga terdekat selain DKI Jakarta yang merupakan mitra penting bagi pembangunan Provinsi Banten ke depan karena itu saya berharap kedua pemerintahan bisa bersinergi untuk saling membantu dan memajukan pembangunan di kedua pihak," kata Rano Karno, di Serang.
Menurut dia, selain sebagai mitra Jawa Barat juga merupakan induk lama dari Provinsi Banten yang dulu selama puluhan tahun menaungi wilayah Banten.
Bantuan dan perhatian dari Pemprov Jawa Barat, kata dia, menjadi sangat penting terutama terkait erat dengan peralihan aset-aset Banten yang hingga kini masih belum tuntas.
"Ini penting untuk segera dituntaskan sebab selama ini selalu jadi masalah saat diaudit BPK karena dinilai kita salah membiayai perbaikan atau pemeliharaan aset yang masih atas nama Jawa Barat padahal sebetulnya merupakan aset Provinsi Banten," katanya.
Secara terpisah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan, dirinya senang bisa menghadiri acara peringatan HUT Banten yang ke 14.
"Insya Allah Banten tambah maju dan tambah barokah serta dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya, apalagi pendapatan APBD Banten cukup besar mencapai Rp7 triliyun lebih. Jika dikelola dengan baik, maka pembangunan Banten bisa lebih maksimal katanya," ujar Aher.
Menurutnya, Provinsi Banten merupakan saudara muda Jawa Barat sebab secara history Banten dan Jawa Barat memiliki karakter dan kebudayaan yang sama.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dulu Banten adalah bagian dari Provinsi Jabar, lalu 14 tahun yang lalu Banten memisahkan diri dari Jabar supaya pembangunan Banten lebih cepat merata. Itu cita-cita yang diinginkan oleh para penggagas pembentukan Provinsi Banten," katanya.
Menyinggung tentang pengalihan sejumlah aset yang belum tuntas dari Jawa Barat kepada Banten dia menyatakan, hal itu akan menjadi perhatian khusus bagi pihak Pemprov Jabar untuk segera menuntaskanya.
"Jujur selama ini masalah pengalihan aset ini tak mencuat di pihak kami sehingga kami baru tahu setelah mendengar dari pihak Pemprov Banten karena itulah kami memberi perhatian khusus untuk segera menuntaskan masalah ini agar tak jadi masalah lagi di BPK," katanya.