Kementerian PUPR: Solusi alternatif pembiayaan penting demi percepat infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menekankan pentingnya solusi alternatif pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan stok infrastruktur di Indonesia.

"Realisasi APBN selama lima tahun ke belakang dalam menyediakan infrastruktur secara konstan terus mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan PDB. Kendati demikian secara proporsi alokasi APBN hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan pendanaan sehingga diperlukan solusi alternatif untuk menutup funding gap sebesar 70 persen," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto dalam seminar daring di Jakarta, Sabtu.

Menurut Eko Heripoerwanto, infrastruktur merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi karena menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Selain itu infrastruktur juga menopang peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi yakni keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Kendati demikian, menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan itu, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih jauh di bawah standar global.

"Berdasarkan data Bappenas tahun 2019, stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB meningkat dari 35 persen pada 2015 menjadi 43 persen di awal 2019.perbaikan tersebut masih jauh dari target rata-rata stok infrastruktur negara-negara di dunia yakni sebesar 70 persen," kata Eko Heripoerwanto.

Menurut laporan World Economic Forum pada 2019, posisi daya saing infrastruktur Indonesia terhadap negara-negara di Asia berada pada peringkat 72 dari 140 negara dalam penilaian index daya saing infrastruktur. Dalam wilayah ASEAN dan China posisi indeks daya saing Indonesia berada di peringkat kelima setelah Singapura, Malaysia, China, dan Thailand.

"Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia mutlak membutuhkan percepatan pembangunan yang masif dan terdistribusi secara merata," kata Eko Heripoerwanto.

Mengacu pada visi Kementerian PUPR yakni terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang andal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong telah ditetapkan visi 2030 yang dijabarkan dalam tiga target kementerian yaitu pembangunan bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 meter kubik per kapita per tahun.

Kemudian memenuhi kebutuhan 100 persen hunian cerdas atau smart living, serta pembangunan jalan 99 persen mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal serta menggunakan teknologi recycle yang terintegrasi antarmoda.