Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Jazilul Fawaid ingin peringatan Hari Bhayangkara ke-74 pada 1 Juli 2020 dapat menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia lebih bekerja untuk rakyat, utamanya di era pandemi COVID-19 saat ini.
“Bangsa ini tengah dalam kondisi yang berat, masalah penanganan pandemi COVID-19 belum usai,” ujar Pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur itu dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu tidak hanya meminta Polri turut serta dalam mencegah penularan COVID-19, tapi ia juga meminta Polri berperan aktif dalam membantu pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Jazilul, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mesti ikut mengawal penanganan COVID-19, yang anggarannya mencapai Rp695,2 triliun. Supaya upaya penanganan COVID-19 tak terhambat dan lebih tepat sasaran.
"Saya meminta kepolisian yang sekarang di bawah pimpinan Jenderal Polisi Idham Aziz bisa mencegah tindakan-tindakan yang menghambat penanganan COVID-19," ujar Jazilul.
Jazilul mengatakan di masa kepemimpinan Jenderal Polisi Idham Azis, Polri telah melakukan perombakan besar-besaran Polri untuk membangun solidaritas internal. Langkah perombakan besar-besaran di tubuh Polri itu dinilai cukup bagus.
"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Idham Azis,” kata Jazilul.
Meski demikian, menurut dia, Kapolri juga penting menekankan pada perbaikan budaya kerja yang lebih profesional.
Sebab, Polri mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan, yaitu meningkatkan citra sebagai polisi yang profesional, modern, dan terpercaya (promoter).
Ia menambahkan, penting juga bagi Polri untuk melakukan peningkatan kinerja nyata dalam rangka membangun ketertiban dan keamanan.
Sebab, ada begitu banyak pandangan yang berbeda dari kalangan masyarakat terhadap kinerja Polri di lapangan.
Jazilul mengakui pasti sulit mengontrol tindakan atau penanganan kedisiplinan aparat kepolisian yang jumlahnya besar.
Terkadang, ada saja tindakan atau penanganan dari aparat kepolisian yang berlebihan atau melampaui kewenangan.
“Ini harus lebih didisiplinkan agar kepolisian bisa melakukan penegakan hukum yang benar. Tentu perbaikan internal yang dilakukan saat ini mengarahnya ke yang lebih baik,” tutur Jazilul.
Selain itu, Jazilul ingin Polri memandang opini masyarakat terhadap kepolisian menjadi acuan untuk semakin lebih baik dalam bekerja.
Jazilul sangat berharap Jenderal Idham Azis, sebelum mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolri, mampu meninggalkan warisan (legacy) yang baik bagi penerusnya di kepolisian.
Warisan tersebut adalah citra (image) baik akibat kinerja aparat Polri yang semakin profesional sebelum Kapolri memasuki masa purnatugas.
"Membangun citra dan kinerja yang profesional untuk aparatur, itu yang penting dilakukan oleh Pak Idham. Kultur kinerja sebetulnya sudah cukup membaik, tapi masih perlu dilanjutkan," ujar Jazilul.
Peninggalan warisan yang baik penting dilakukan agar Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz dapat dikenang sebagai polisi yang memiliki integritas dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.
“Saya melihat Pak Idham sudah mengarah ke arah itu dengan melakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis selama ini, menurut Jazilul, telah bertindak profesional dalam mengangkat atau mempromosikan para jenderal di kepolisian untuk menggantikan dirinya.
Ia menilai Idham dapat menemukan kader-kader atau pengganti yang lebih bagus untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan selanjutnya.
"Siapa itu? Ya Kepolisian sudah punya caranya sendiri," kata Jazilul menandaskan.
Wakil Ketua MPR: Polri lebih bekerja untuk rakyat
Rabu, 1 Juli 2020 18:26 WIB
Bangsa ini tengah dalam kondisi yang berat, masalah penanganan pandemi COVID-19 belum usai