Komisi V DPR RI mendorong realisasi rencana pembangunan jembatan antarpulau di Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae di Kendari, Kamis, mengatakan infrastruktur jembatan maupun pelabuhan merupakan kebutuhan penting warga pesisir di Sultra.
"Pertengahan Maret 2020 Komisi V DPR akan berkunjung ke Sultra untuk menyerap aspirasi berkaitan rencana pembangunan jembatan antarpulau di daerah ini," kata Ridwan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sultra.
Komisi V DPR, kata dia, akan mendengarkan pemaparan Gubernur Sultra dan para bupati/walikota tentang potensi dan tantangan pembangunan infrastruktur jembatan, jalan dan pelabuhan di daerah ini.
Komisi V DPR mengundang Bupati Wakatobi, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Bupati Konawe Selatan, Walikota Baubau dan Walikota Kendari. Turut pula diundang adalah para kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Bina Marga, Balai Sungai dan Balai Perhubungan.
Pemaparan Bupati Wakatobi sehubungan dengan kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dan rencana pembangunan jembatan antarpulau Wangi Wangi dengan Pulau Kapota.
Sedangkan Wali Kota Baubau dan Bupati Buton Tengah perlu didengarkan pikiran-pikiran mereka sehubungan dengan rencana pembangunan jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton.
Komisi V DPR juga ingin mencermati penjelasan Bupati Muna dan Bupati Konawe Selatan tentang rencana pembangunan Jembatan Tolo Toli yang menghubungkan Pulau Muna dan daratan Konawe Selatan.
"Dari pertemuan Komisi V DPR dengan Pemerintah Provinsi Sultra serta para bupati/walikota akan tergambar peran pembiayaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Ridwan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae di Kendari, Kamis, mengatakan infrastruktur jembatan maupun pelabuhan merupakan kebutuhan penting warga pesisir di Sultra.
"Pertengahan Maret 2020 Komisi V DPR akan berkunjung ke Sultra untuk menyerap aspirasi berkaitan rencana pembangunan jembatan antarpulau di daerah ini," kata Ridwan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sultra.
Komisi V DPR, kata dia, akan mendengarkan pemaparan Gubernur Sultra dan para bupati/walikota tentang potensi dan tantangan pembangunan infrastruktur jembatan, jalan dan pelabuhan di daerah ini.
Komisi V DPR mengundang Bupati Wakatobi, Bupati Buton Tengah, Bupati Muna, Bupati Konawe Selatan, Walikota Baubau dan Walikota Kendari. Turut pula diundang adalah para kepala Balai Cipta Karya, Kepala Balai Bina Marga, Balai Sungai dan Balai Perhubungan.
Pemaparan Bupati Wakatobi sehubungan dengan kebijakan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional dan rencana pembangunan jembatan antarpulau Wangi Wangi dengan Pulau Kapota.
Sedangkan Wali Kota Baubau dan Bupati Buton Tengah perlu didengarkan pikiran-pikiran mereka sehubungan dengan rencana pembangunan jembatan Baruta yang menghubungkan Pulau Muna dan Pulau Buton.
Komisi V DPR juga ingin mencermati penjelasan Bupati Muna dan Bupati Konawe Selatan tentang rencana pembangunan Jembatan Tolo Toli yang menghubungkan Pulau Muna dan daratan Konawe Selatan.
"Dari pertemuan Komisi V DPR dengan Pemerintah Provinsi Sultra serta para bupati/walikota akan tergambar peran pembiayaan antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," kata Ridwan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020